Pemerintah akan Intervensi dan Terapkan Standarisasi Pesantren

JAKARTA (voa-islam.com)- Paska ulama Islam didata, kini pesantrennya pun tengah ingin diberikan standarisasi. Akhirnya muncul polemik bahwa pesantren "dicap" radikal.

Namun polemik ini dibantah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

"Bukan deradikalisasi tapi lebih pada pengarusutamaan Islam moderat," kata Kamarudin, seperti dikutip Antara.

Dengan menyebut pengarusutamaan Islam moderat, kata dia, artinya pesantren diarahkan agar mengarusutamakan Islam yang damai, penengah/moderat dan "rahmatan lilalamin".

Kendati begitu, Kamaruddin tidak menampik terdapat potensi radikalisme dapat tumbuh di kalangan pesantren jika dimasuki oleh oknum beraliran keras.

Dia mengatakan pemerintah tidak boleh absen di kalangan pondok pesantren. Berkaca dari negara lain, lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah tidak diintervensi pemerintahnya.

Kamaruddin mencontohkan pemerintah Bangladesh, India dan Pakistan tidak melakukan campur tangan di lembaga pendidikan keagamaan. Dampaknya, radikalisme tumbuh di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

"Pesantren adalah entitas penting bagi pemerintah dan bangsa. Pesantren memberi sumbangsihnya untuk kemerdekaan Indonesia dan mengisi pembangunan," kata dia. (Robi/voa-islam.com)