Mungkinkah Kasus e-KTP bagian Skenario Penguasa yang Ingin Kuasai Semua Instansi Negara?

JAKARTA (voa-islam.com)-  Ada yang menyambut baik, ada pula yang tidak, terkait penemuan dugaan korupsi e-KTP. Namun siapa sangka bahwa informasi KPK tersebut justru memecah persepsi dari beberapa kalangan.

Ada yang apresiasi, ada pula yang menilai KPK terlalu gegabah. Termasuk Haris Rusly.

Pengamat dari Petisi 28 ini nampaknya juga tidak mengapresiasi "penemuan" itu. Menurutnya, kasus e-KTP sebagai bagian dari mempertahankan kekuasaan.

"Sangat keji dan norak, karena strategi politik yang digunakan oleh PYM Joko Widodo untuk mempertahankan kekuasaan tidak dengan melakukan pembangunan dan penataan institusi negara.

PYM Presiden Joko Widodo juga tak menjalankan strategi membangun manusia, membangun generasi baru yang bersih dari korupsi, generasi yang  nasionalis dan Pancasilais, lalu ditempatkan sebagai pimpinan institusi negara," katanya, melalui siaran pers yang didapat voa-islam.com, Rabu (8/3/2017).

Bahkan menurut dia, "manuver" Jokowi tersebut hanya untuk menempatkan orang-orangnya sebagai pimpinan. "Sekali lagi, sangat jelas, PYM Presiden Joko Widodo menjalankan strategi politik mempertahankan kekuasaannya dengan menempatkan orang-orang bermasalah untuk duduk sebagai pimpinan negara, lalu menyanderanya untuk tidak bersikap kritis kepada Pemerintah yang dipimpinnya.

Ternyata orientasi PYM  Presiden Joko Widodo hanyalah mempertahankan kekuasaan semata. PYM Joko Widodo tidak peduli dengan keadaan negara yang sedang runtuh ditandai oleh tidak berfungsinya seluruh institusi negara dan hancurnya moralitas pejabat negara."

Bagi PYM Presiden Joko Widodo, lanjutnya, demi langgenggnya kekuasan, jika perlu seluruh institusi negara dihancurkan dan dibuat tidak berfungsi. Bila perlu, Indonesia dikembalikan ke era pra feodalisme, ketika hukum dan konstitusi tidak menjadi landasan dan pedoman dalam bernegara. (Robi/voa-islam.com)