Dugaan Kuat Golkar Disandera Pemerintahan Jokowi agar Tidak Bersuara Kritis

JAKARTA (voa-islam.com)- Dugaan Ketua DPR RI, Setya Novanto terlibat kasus e-KTP dan 'Papa Minta Saham' Freeport diduga ada unsur kesengajaan ditutupi untuk melindungi pemerintahan Jokowi. Sanderaan itu bermaksud agar dia, khususnya Golkar tidak kritis terhadap pemerintah.

"Setya Novanto yang bermasalah, diduga terlibat dalam skandal Papa Minta Saham Freeport dan Mega korupsi E-KTP, diduga secara sengaja didukung oleh istana negara untuk menjadi Ketua Golkar dan Ketua DPR, agar DPR dan Golkar dengan mudah disandera untuk tidak tidak bersikap kritis terhadap Pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo," demikian siaran pers dari Haris Rusly, yang didapat voa-islam.com, Rabu (8/3/2017).

Menurut pengamat politik dari Petisi 28 ini, korupsi E-KTP adalah kejahatan korupsi paling norak yang pernah terjadi di negeri ini. "Bagi-bagi rampokan APBN dilakukan secara norak dan vulgar.

Jika sejumlah pejabat institusi negara, yang diduga terlibat dalam korupsi E-KTP tersebut tak dipenjarakan, maka alangkah baiknya seluruh aktivis anti korupsi dan mantan pimpinan KPK yang saat ini pejabat istana negara mengundurkan diri saja."

Haris menyarankan agar Jokowi mulai membenahi diri. Sebagai pimpinan negara, menurutnya Jokowi tidak abai membangun kualitas manusia.

"Jika PYM Presiden Widodo sungguh-sungguh mengerti dan  menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, maka yang pertama dan terutama dijalankan oleh seorang Presiden adalah membangun manusianya.

Melakukan revolusi moral yang utamanya ditujukan kepada seluruh pejabat negara, yaitu dengan menempatkan orang orang yang bersih dari korupsi untuk memimpin institusi negara." (Robi/voa-islam.com)