JAKARTA (voa-islam.com)—Kasus mega korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara sangat menyesakan. Tentunya upaya penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat ditunggu masyarakat luas.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyuarakan dukungan kepada lembaga anti rasuah tersebut.
“Mendukung upaya KPK dalam membongkar kasus korupsi e-KTP secara menyeluruh dan memeriksa nama-nama penerima dana korupsi e-KTP secara terbuka tanpa tebang pilih,” tulis PB HMI dalam rilis yang diterima Voa Islam, Senin (13/3/2017).
Dalam lajutan rilis yang ditandatangani Ketua Umum Muhammad Fauzi dan Sekretaris Jenderal Endri Soemantri PB HMI juga mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bersikap tegas, dan membantu KPK dalam memeriksa menteri dan kepala daerah yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP.
Menurut PB HMI, kasus e-KTP ini mengingatkan masyarakat akan kasus mega korupsi lainnya. Sehingga tidak berlebihan jika korupsi adalah kejahatan kerah putih.
“Sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur. Kasus besar seperti Bulog gate, BLBI, Century, pengadaan Al Qur'an, Hambalang, cek pelawat, impor daging sapi dan lain-lain selalu melibatkan oknum legislatif dan eksekutif. Deretan kasus di atas menunjukan adanya praktik korupsi berjamaah antara legislatif dan eksekutif yang tidak bisa lagi kita diamkan dan harus kita lawan bersama,” ungkap PB HMI.
Secara khusus meminta kepada kader HMI dan masyarakat untuk mengawasi serta memantau proses hukum korupsi e-KTP.
“Menghimbau kepada seluruh elemen organisasi masyarakat dan keagamaan yang ada di Indonesia untuk menjadikan anti korupsi sebagai ideologi jihad yang perlu disebarluaskan demi terwujudnya indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.Menginstruksikan kepada pengurus Cabang HMI seluruh Indonesia untuk siaga 1 melawan segala upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan korupsi,” demikian imbauan PB HMI. * [Syaf/voa-islam.com]