JAKARTA (voa-islam.com)- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI mencermati perkembangan situasi nasional dewasa ini yag cukup semakin hari semakin dirasakan menuju ke arah tidak menguntungkan terhadap konsistensi umat beragama, lebih khususnya terhadap umat Islam.
Antara lain ditunjukkan dengan berbagai peristiwa yang telah menjadi sorotan atau opini masyarakat luas seperti siaran pers GNPF MUI yang didapat voa-islam.com, Selasa (6/6/2017), yakni: pertama, kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara massif dan menerus melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa, dengan menciptakan opini negatif terhadap pera ulama. Pimpinan oposisi dan aktivis Islam.
Sedangkan di sisi lain sangat kuat dirasakan adanya perlakuan yang asimetris terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi menyerang kehormatan, jiwa, dan raga umat Islam.
Kedua, gerakan serentak, terencana dan terstruktur berupa labelelling terhadap ulama, pimpinan oposisi, dan aktivis Islam yang menjalankan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di bidang politik sebagai pihak yang seolah-olah anti atau kurang menjaga sikap diri terhadap dasar negara Pancasila, keberagaman atau kebhinekaan, dan keutuhan NKRI, yang kemudian melahirkan perlawanan dari dalam masyarakat berupa labeling “muallaf Pancasila”.
Ketiga, pelaksanaan kekuasaan pemerintah pada umumnya di bidang politik, hukum, dan keamanan dirasakan semakin represif, mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegak hukum. Di sisi lain kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam, salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tidak pernah terdengar lagi progressnya.
Keempat, kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini dirasakan semakin membahayakan keutuhan NKRI dengan pemberian akses yang selebar-lebarnya kepada beberapa pemegang modal tertentu yang menguasai sebagian besar tanah dan sumber-sumber ekonomi nasional, pembiaran terhadap gerakan komunisme dalam berbagai manisfestasinya, baik dalam bentuk pernyataan verbal maupun simbolik, dan ancaman kaum separatis yang tengah bersiap mendeklarasikan negara berdasarkan etnis dan agama, namun sejauh ini tidak terdengar kehadiran negara untuk mencegahnya. (Robi/voa-islam.com)