Salah Satu Kebijakan Kemenkeu Ini Dinilai seperti Preman

JAKARTA (voa-islam.com)- Tujuan pelaporan saldo agar pemerintah mendapatkan informasi yang lengkap dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan global dirasa memiliki prioritas yang tidak lazim jika dibandingkan dengan pungutan pajak pada umumnya.

“Tapi pajak ugal-ugalan itu merampas sebagian hak saya bagai preman tukang palak pinggir jalan tikungan. Saya memang tidak punya rekening 1 Milyaran seperti yang tertulis disurat menteri keuangan itu, tapi saya melihat itu perilaku gila memajaki uang yang dicari rakyat dengan susah payah dan kemudian pemerintah tanpa merasa berat hati merasa punya hak atas jerih payah rakyatnya. Gila!” demikian siaran pers pengamat politik, Ferdinand Hutahean yang didapat voa-islam.com, kemarin, Ahad (11/06/2017).

Menurutnya, apa yang diinginkan oleh kementerian sama seperti tidak mampu menjalankan sistem ketatanegaraan sebagaimana mestinya. “Sesungguhnya kegilaan ini sudah membuat saya makin terasa gila menyaksikan kelakuan rejim ini mengurus negara semaunya. Ekonomi, maaf mungkin ini ekonomi pribadi saja atau mungkin juga ekonomi yang lain sedang terpukul dengan sulitnya mendapatkan penghasilan.”

Tetapi, yang lebih tidak masuk akal bahkan di luar nalar adalah saat keinginan itu ternyata bukan hasil dari kesepakatan dan persetujuan Presiden. “Lebih gila lagi karena kebijakan itu hanya sebatas kebijakan seorang menteri bukan seorang kepala negara. Bolehkah itu?

Bukankah pungutan dari publik itu harus persetujuan DPR? Bukankah seharusnya itu dengan keputusan Presiden? Ah, saya bukan ahli tata negara apalagi ahli ekonomi. Tapi bagi saya ini semua kegilaan. “ (Robi/voa-islam.com)