JAKARTA (voa-islam.com)- Secara prinsip, menurut Prof. Masdar Farid Mas'udi, negara sosialisme menitik beratkan kepada hak sosial ekonomi rakyat. Sedangkan negara kapitalisme menitik beratkan kewajiban negara (obligation) kepada HAM (hak azasi manusia).
“Karena ruling party (partai berkuasa) kini adalah PDIP yang jelas sosialis, logis jika kapitalisme diganti dengan sistem sosialisme. Titik berat itu membedakan keduanya.
Sosialisme lebih cocok bagi Indonesia karena sosialisme komunal berakar pada Islam maupun adat di Indonesia,” demikian tulisan mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Djoko Edhi Abdurrahman, dengan judul ‘Urus Tax Poverty Mister Presiden!’di sub Penyimpangan CSR Teman Ahok, Selasa (13/06/2017)
Namun di lain sisi, suara perlawanan Pribumi menurutnya kian kencang ketika pemihakan rezim Jokowi terus menerus ke Cina, dan rezim umumnya terjungkal oleh jargon orang miskin. Hanya Corporates Social Responsibility (CSR) satu-satunya instrumentalia yang diwariskan sosialisme di dalam kapitalisme.
“Cina mau selamat? Urus dengan benar CSR! Kalau Pribumi tak selamat, memang sudah begitu sejak kemerdekaan.
Pribumi perlu dimerdekakan, khususnya orang miskin. Cina tak perlu diselamatkan karena Cina memang belum pernah terjajah sejak 300 tahun silam hingga kini (kecuali Cina Singkawang, Kalbar).” (Robi/voa-islam.com)