Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

JAKARTA (voa-islam.com)- Sebagaimana diketahui Presiden Soeharto mengelola pembangunan dengan cara Trilogi Pembangunan Nasional. Setelah mengalami perubahan dalam GBHN, susunan Trilogi itu adalah, pertama Pertumbuhan Eonomi. Kedua Pemeratan Ekonomi. Dan ketiga adalah Stabilitas Nasional.

Sebelumnya, stabilitas pada urutan kedua. Pada awalnya Stabilitas pada urutan pertama. Itulah gunanya GBHN, negara memiliki blue print, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, sebagai target kerja kabinet.

“Duit pinjaman soft loan, dikelola dengan profesional oleh sebuah mesin ekonomi yang berisi 166 perusahaan konglomerat. Hanya 14 perusahaan yang pribumi.

Lalu labanya, diaggregator menjadi tetesan untuk semua orang yang disebut metodologi trickledown effect (menetes). Cina-cina ini sengaja dibesarkan oleh Soeharto,” demikian tulisan mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Djoko Edhi Abdurrahman, dengan judul ‘Urus Tax Poverty Mister Presiden!’di sub Mesin Ekonomi Soeharto, Selasa (13/06/2017).

Sehingga menurutnya, ada modal pembangunan diserahkan kepada Cina. Yaitu mesin ekonomi tadi.

“Dana ini, intangible dan tangible sangat dilidungi oleh Soeharto. Tak bisa dibawa kabur ke Cina karena hubungan diplomatik telah putus sejak 1965 oleh keterlibatan Cina Daratan dalam pemberontakan PKI.

Cina juga dilarang masuk ke birokrasi, militer, dan politik. Konsesi mereka hanya ekonomi.” (Robi/voa-islam.com)