JAKARTA (voa-islam.com)- Partai Gerindra, selain konsisten menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo, juga menjadi oposisi di parlemen. Hal ini diakui oleh DPP Gerindra melalui akun Twitter resminya.
“Fungsi check and balances juga dilaksanakan di parlemen sebagai kekuatan penyeimbang partai penguasa. Sebagai oposisi yang menjalankan fungsi check and balances, partai Gerindra harus terjun langsung untuk melihat isu dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara,” demikian isi tuit beberapa waktu lalu.
Termasuk dalam hal Pansus KPK RI, partai Gerindra sesuai dengan tugas konstitusionalnya turut mengwasi jalannya pansus tersebut. “Sesuai dengan situasi dalam pansus, maka fraksi Gerindra merasa perlu untuk masuk dan menjalankan fungsi check and balances dari dalam.
Apalagi, Pansus Hak Angket didominasi oleh partai-partai pendukung penguasa saja sehingga tidak ada kekuatan penyeimbang di dalamnya.”
Hal itu dirasa diperlukan Gerindra karena ada kekhawatiran penyalahgunaan wewenang dan terjadi pelemahan terhadap komisi antirasuah tersebut. “Selaim itu, netralitas dari KPK RI perlu terus dijaga sehingga menjalankan tugasnya dengan independen, dan tidak menjadi alat politik penguasa seperti yang banyak dikhawatirkan masyarakat. (Robi/voa-islam.com)