JAKARTA (voa-islam.com)- Dewan Syuro PBB, MS Ka'ban menyambut baik pertemuan Joko Widodo dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di istana saat hari Raya Idul Fiftri. Menurut Ka'ban, pertemuan tersebut merupakan wajah persatuan yang harus didukung.
"Pertama silaturahim Presiden Jokowi dengan GNPF MUI patut disyukuri sebagai langkah awal untuk islam/rekonsiliasi yang ditawarkan HRS (habib Riziew Shihab). Silaturahim GNPF MUI dengan HRS satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkannya merupakan upaya pecah belah/adu domba. Itu sia-sia untuk NKRI," tulisnya, melalaui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (27/06/2017).
Ka'ban juga berpendapat, sebetulnya siapa saja masyarakat Indonesia dapat menemui Presiden. Sehingga nampak tidak perlu dipermasalahkan pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi. "Semoga pertama maslahah."
Pun, kendati sudah terlihat adanya rekonsiliasi, Ka'ban juga tidak menafikan kata revolusi yang disampaikan oleh HRS. Menurut dirinya, revolusi akan berpotensi apabila muncul ketidakadilan.
"Revolusi yang dinyatakan oleh HRS bukan ancaman. Revolusi sudah menjadi khittah bangsa ini menghadapi setidak ketidakadilan/pengkhianatan terhadap UUD 45."
Dari pertemuan tersebut pun menurut Ka'ban telah mematakan penilaiain yang kontra GNPF, yang menuduh akan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Kecuali saat itu perjuangan murni untuk keadilan atas penista agama, Ahok.
"Presiden RI bertemu GNPF jelas tegas bahwa GNPF MUI tidak berniat menggulingkan Presiden karena tuntutan hanya untuk penista agama itu sudah final." (Robi/voa-islam.com)