JAKARTA (voa-islam.com)- Pernah ada pernyataan pemisahan agama dengan politik. Ternyata, hal tersebut tidak akan dapat mengubah situasi rezim Joko Widodo terhadap respon masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia.
"Harusnya ada reorientasi pemahaman elit penguasa terhadap perubahan masyarakat. Bukan sekedar statment pisahkan agama dan politik," demikian kata politisi Gerindra, Fadli Zon, di akun Twitter pribadinya, kemarin, Rabu (29/6/2017) malam dengan hastag (#)RezimIslamophobia.
Pemerintah Jokowi juga dianggap Fadli terlihat tidak cekatan melihat ketidakadilan yang dinilai tidak adil, antara umat Islam dengan permasalahan yang ada. "Kalau saja penguasa berlaku adil, tentu semua kesalahpahaman ini tak ada. Berbulan-bulan kita dihadapkan pada 'konflik' yang tidak produktif."
Di sisi lain, Fadli menyebut bahwa ada kesalahan sentuh apa yang terjadi belakangan ini antara umat Islam dan pemerintah. "Di sisi lain, karena salah diagnosa dan salah treatment penguasa, muncul 'kesadaran' baru kekuatan sosial movement seperti 411 dan 212.
Untunglah meski dengan kekuatan besar 411 dan 212 semua tetap relatif aman. Ini tunjukkan umat Islam makin dewasa. Saatnya penguasa dewasa."
Fadli menghimbau, ke depannya pemerintah tidak lagi membuat hal-hal yang dapat dilihat "alergi" dengan Islam. Khusus kepada aparat, Fadli mengingatkn hal itu dengan tegas.
"Ke depan janganlah buat kebijakan Islamophobia lagi. Termasuk oleh aparat penegak hukum. Justru reaksinya bisa tumbuhkan radikalisme." (Robi/voa-islam.com)