Dugaan Pendukung Jokowi Menuduh SBY Penyebab Perpanjangan Freeport Dinilai Keji

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu simpatisan atau kader dari partai Demokrat menyayangkan ada berita yang menuduh bahwa perpanjangan kontrak Freeport disebabkan oleh rezim SBY. Oleh karena itu, oknum ini coba membangun opini bahwa mau-tidak-mau perpanjangan Freeport mesti dilakukan sekarang.

“Satu hal yang unik untuk dicermati adalah, ada sekelompok yang patut diduga adalah kelompok pendukung Presiden Jokowi, yang justru membangun opini di tengah publik bahwa justru SBY lah yang telah memperpanjang Kontrak Freeport sehingga Presiden Jokowi sekarang tidak mungkin membatalkan hal tersebut.

Opini itu melintas dari tulisan pendek tanpa penulis yang terkirim lewat aplikasi Whatsapp dan mampir juga di ponsel yang saya pegang. Saya kemudian tertawa dan sekaligus tercengang.

Seraya bertanya dalam diri, siapa orang bodoh yang memiliki karakter sejahat itu mampu membangun opini bahwa perpanjangan kontrak Freeport adalah akibat ulah SBY? Fitnah yang kejam, namun menjadi lelucon yang tak layak ditertawakan,” sesal Ferdinand Hutahean, di siaran persnya yang didapat voa-islam.com, Kamis (6/07/2017).

Ferdinand mengaku ingat bahwa periode bulan Juni – Juli 2014, saat itu Presiden SBY masih memimpin, dan dikomandani oleh Dirjen Minerba saat itu Bapak Sukyar memang melakukan negosiasi untuk Ammandment Kontrak Karya Freeport. Garis bawahi kata Ammandment, karena itu bukan Perpanjangan Kontrak, namun Ammandment yang bertujuan untuk memasukkan point-point penting kedalam kontrak Karya. Ada 6 (Enam) point yang dinegosiasikan waktu itu, yaitu adalah Kewajiban Pembangunan Smelter, Pengurangan Luas Lahan, Perusahaan Kontrak Karya kepada Ijin Usaha (IUPK), Kenaikan Royalti penerimaan negara, Divestasi Saham, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Lantas, lanjutnya, dimana dari 6 point tersebut yang menyatakan akan memperpanjang Kontrak Freeport? Negosiasi itu kemudian dituangkan kedalam Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah dengan Freeport.Tidak ada yang salah, itu sudah benar, dan andai Pemerintahan Jokowi meneruskan MOU tersebut untuk dinegosiasikan, tentu sudah menghasilakan dampak positif bagi Negara, minimal Smelter sudah selesai dibangun selama 3 tahun dari 2014.

“Namun ironi kemudian terjadi, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tampil seolah Nasionalis, seoalah gagah perkasa berhadapan dengan dominasi Freeport, mengeluarkan pernyataan – pernyataan (maaf) sok heroik namun fakta yang terjadi dilapangan muncul kejanggalan-kejanggalan yang berbeda antara pernyataan dengan sikap.” (Robi/voa-islam.com)