[PART 2] Rizal Ramli Bongkar Pemerintahan Jokowi, Ini Cara Agar Tarif Listrik Tak Naik

JAKARTA (voa-islam.com) - Ada saja usulan-usulan cerdas, pro rakyat dan berlandaskan data yang akurat dari paparan DR. Rizal Ramli, baik ekonomi, politik hingga keberpihakannya kepada rakyat.

Dalam acara Halal bil Halal di Kantor Rizal Ramli, Rabu (5/7/2017), Voa-Islam merekam jejak pandangan dan paparan pria kelahira Padang, Sumatera Barat ini yang pernah menjabat menteri era Presiden Gus Dur.

Setahun terakhir ia tak serta merta meninggalkan perhatiannya usai lengser dari jabatannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, ia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.

Dr. Rizal Ramli yang juga seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia ini selalu memberikan pencerahan pada setiap pendapatnya, pemaparannya soal ekonomi dan politik ia tuangkan kepada hadirin yang hadir yang merupakan kolega beliau dan sejumlah wartawan, termasuk Voa-Islam.com.

Lalu apa cara Rizal Ramli, yang akrab dipanggil RR ini, dalam menyikapi kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL)?? Apa saja langkah-langkah yang ia usulkan kepada Presiden Jokowi??

Simak video eksklusif Voa-Islam.com PART 2

Ada Kurawa di Istana

Edy Mulyadi mencatat, ia yang juga sebagai tim Rizal Ramli menilai. Jokowi yang modal sosial dan politiknya nyaris ludes karena kasus Ahok, bisa dikatakan kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, dia masih saja menyerahkan urusan ekonomi kepada para menterinya yang menjadi komparador juragan neolib. Inilah pertaruhan kedua, di sektor ekonomi.

Paham neolib yang dengan konsisten diterapkan melahirkan kebijakan konstraksi habis-habisan alias austerity policy di saat ekonomi melemah. Pememotongan anggaran tahun lalu saja mencapai Rp133,8 triliun.

Padahal, pemotongan anggaran hanya bagus di mata internasional (baca: World Bank, IMF, ADB, dan para konconya). Kenapa? Dengan memotong anggaran, nilai aset di dalam negeri, bakal stagnan.Bahkan bisa turun.

Nah, saat itulah investor getol belanja aset di sini. Pemotongan anggaran memang memberi ruang fiskal lebih luas kepada APBN. Tapi kelonggaran ini dimanfaatkan untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri.

Tentu saja, para bond holder bersorak-sorai karenanya. Apalagi Menkeu memang sangat dikenal rajin mengobral bunga supertinggi tiap kali obligasi yang diterbitkan negeri ini. Ideologi neolib pula yang menentukan gunting tajam anggaran harus memotong berbagai alokasi dana untuk pembangunan dan subsidi sosial.

Berbagai subsidi langsung dikurangi atau bahkan dihapuskan. Dampaknya, beban rakyat kian berat. BBM naik, listrik naik, gas naik. Di mata kaum neolib, subsidi adalah pendistorsi ekonomi. Subsidi jadi barang haram yang amat tabu diterapkan.

Karenanya subsidi harus ditekan serendah mungkin, jika bisa mencapai titik nol. Singkirkan jauh-jauh tangan pemerintah dari kegiatan ekonomi. Serahkan saja segala sesuatunya pada mekanisme pasar. Biarkan pasar yang kelak akan mencari ekuilibriumnya sendiri. [adivammar/voa-islam.com]