Dulu PT Ingin Ganjal SBY, kini PT 20 Persen Ingin Ganjal Prabowo?

JAKARTA (voa-islam.com)- Hari ini dan besok adalah hari paling genting (meminjam istilah Prof. Rocky Gerung) karena dipaksa genting oleh pemerintah dalam penetuan Presdiential Threshold (PT) atau Syarat minimal dukungan Calon Presiden yaitu sebesar 20 persen suara pemilih, atau 25 persen Kursi parlemen.

“Kegentingan pun terjadi karena Pemerintah (Jokowi) terlihat memaksakan kehendak dan keinginan untuk menetapkan Presidential Threshold pada angka 20 persen meski argumen yang disampaikan pemerintah tidak bisa diterima hanya karena menggunakan argumen yang tidak menggambarkan situasi realitas saat ini atau tidak menggambarkan situasi sesungguhnya masa lalu ketika Presidential Threshold itu ditetapkan,” demikian kata Ferdinand Hutahean dari Rumah Amanah Rakyat melalui siaran persnya yang didapat voa-islam.com, Rabu (19/07/2017).

Sejarah mencatat, bahwa menurutnya Presidential Threshold 20 persen itu dahulu dimotori oleh partai yang sama dengan sekarang dengan tujuan untuk menganjal majunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres yang saat itu sangat tidak disukai oleh Partai berkuasa yaitu PDIP oleh Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kiemas.

“Akhirnya rancangan itu didorong oleh PDIP bahkan mengusulkan PT sebesar 30 persen pada awalnya dengan tujuan utama adalah mengganjal pencalonan SBY. Tapi nasib berkata lain dan berkehendak berbeda dari keinginan mereka, SBY terpilih menjadi Presiden 2 Periode.”

Argumen tentang memperkuat Sistem Presidensil juga menurut Ferdinand adalah bentuk Argumen mengada-ada karena Sitem Presidensil tidak akan berubah apapun kalau Hak yang diberikan kepada DPR nyaris sama dengan hak yang dimiliki Eksekutif. Permasalahan Sistem Presidensil itu ada pada hak DPR yang diatur UU MD3 bukan pada Presidential Threshold seperti yang disampaikan Pemerintah.

“Kalau mau Presidensil kuat, maka batasai hak DPR dengan merubah UU MD3, itu yang benar. Tentang klaim agar Indonesia maju jika PT 20 persen, juga sudah terbantahkan dan terpatahkan sendiri dengan sitiasi berbangsa sekarang yaitu bahwa Jokowi adalah Presiden hasil Pemilu Presidential Threshold 20 persen, namun fakta menyatakan bangsa kita merosot disegala lini bukan malah maju.”

Dan dikatakan oleh pengamat politik lainnya,  Jokowi tidak ingin PT nol persen karena merasa akan menggerus suara, termasuk berpindah ke calon lain jika PT 20 persen itu tidak terlaksana.

“Jokowi merasa terancam dengan PT nol persen pemilih capres partai baru (PBB, Perindo, dan lain-lain), capres Demokrat, bisa gerus suaranya melawan Prabowo,” demikian kata Andi Arief, di akun Twitter preibadi miliknya, Senin (17/07/2017). (Robi/voa-islam.com)