JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat politik, Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintahan Joko Widodo belum masuk kategori keadilan. "Infrastruktur Jokowi ini belum ada yang namanya keadilan sosial bagi kita," ujarnya, Senin (21/08/2017), di Jakarta. Salah satunya adalah soal rencana Jokowi membangun infrastruktur jangka menengah.
Dalam jangka menengah tersebut di antaranya Jokowi ingin membangun bandara, irigasi dan lain-lain. Namun demikian, dari anggaran yang ada justru menurutnya nampak timpang.
Tidak hanya itu, soal infrastruktur Jokowi nampaknya lebih kencang daripada era Orde Baru (Orba). Pun rencana infrastruktur ini menurutnya juga seoalah memaksakan swasta untuk dilibatkan.
"Anggarannya besar sekali, yakni 6700 triliun. Tetapi sempat direvisi yang akhirnya menjadi 4000 triliun. 6700 itu muncul saat awal-awal bertemu dengan Xi Jinping.
Soal infrastruktur, di era Jokowi ini seolah tidak dapat dibendung. Padahal di era Soeharto sekalipun yang kapitalis rencana pembangunannya dapat ditahan.
Pemerintah juga menawarkan kerjasama dengan swasta (Apindo) dengan tawaran 2000 triliun. Tetapi pihak swasta akhirnya keberatan," katanya lagi.
Diketahui bahwa salah satu infrastruktur yang ingin dibangun oleh Jokowi adalah kereta api cepat. Namun hingga saat ini, proyek tersebut belum terlihat pengerjaan. Padahal proyek ini salah satu yang nampak dibangga-banggakan. (Robi/voa-islam.com)