Muhammadiyah: Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dan Bekukan Myanmar dari ASEAN

JAKARTA (voa-islam.com)- Selain meminta PBB untuk turun tangan membantu atau menangani kejahatan yang Myanmar atas etnis muslim Rohingya, PP Muhammadiyah juga meminta agara ASEAN membekukan keanggotan negara tersebut. “Mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara tersebut di ASEAN. Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya,” demikian keterangan resmi PP Pusat Muhammadiyah, Jum’at (1/09/2017).

Selain itu, Muhammadiyah juga meminta kepada pihak pemberi nobel agar mencabut nobel dari tangan Aung San Suu Kyi. “Mendesak komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar, yang alih-alih menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar, justru memperburuk keadaan.”

Muhammadiyah juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court - ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Pun meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (non-megaphone diplomacy) yang selama ini diterapkan kepada Myanmar karena tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri praktik-praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

“Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan disediakannya sebuah kawasan/daerah di Indonesia untuk menampung sementara pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang beberapa dekade silam.” (Robi/voa-islam.com)