Dahulu Etnis Rohingya Dijamin Kehidupanya oleh Ayah Aung San Suu Kyi

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nurwahid menyatakan bahwa tragedy yang dialami oleh etnis muslim Rohingya dilakukan atas kemauan. “Kemudian apakah tragedy ini genosida ada niat atau tidak? Sekarang kita lihat dari sejarah Rakhine.

Kalau saya mengatakan hal itu sudah ada niat. Sebab dari sejarah perjalanan Rohingya masuk ke dalam warga negara Birma itu kan dimulai dari bagaimana mereka sebelumnya sudah ada di Arakhan berabad-abad lalu dan bahkan mereka itu sangat besar, ada kerajaan-kerajaan Islam yang besar pula.

Tetapi secara khusus relasi mereka dengan negara Birma adalah mereka itu dulu diminta oleh ayahnya Aung San Suu Kyi, Jendral Aung San. Dilobi untuk menjadi bagian dari yang memperjuangkan dan bahkan berjuang kemerdekaan Birma. Dan dipenuhi oleh para pejuang Arakhan muslim,” ia menyampaikan, Jum’at (8/09/2017), di PP Muhammadiyah, Jakarta.

Dia mengatakan pada waktu itu ada dialog antara Bapak Birma, Jendral Aung San dengan Bapak Pakistan, Ali Jinnah. Ali Jinnah menyampaikan bahwa komunitas muslim ini sebaiknya dimasukkan saja ke dalam Negara Pakistan Timur.

“Sekarang namanya Banglades. Dulu saat disarankan masuk ke dalam Pakistan Timur, Bapak Bangsa Ali Jinnah, pernah menyampaikan kepada Jendral Aung San hal itu tetapi dia menolak. Beliau menyampaikan bahwa saudara-saudara ini adalah saudara-saudara kami.

Mereka sudah tinggal berbilang-bilang abad.  Dan kami akan menjamin keberadaan mereka, hak-hak mereka sama seperti suku-suku yang lainnya yang tinggal di tempat ini sebagai bagian dari warga negara Birma yang sah. Dan itulah yang terjadi ketika Birma merdeka,” ungkapnya.

Kemudian disusunlah UUD Birma. UUD yang pertama berlaku hingga tahun 60-an, memasukkan dan mengakui Rohingya menjadi bagian dari suku-suku yang ada di Birma. “Yakni suku-suku yang sah, mendapat hak yang sah sebagaimana yang lain. Tahun 48-62 itu malah banyak tokoh muslim yang menjadi pejabat, ada yang menjadi menteri, pejabat provinsi, dan lainnya seperti suku-suku yang lain,” ia menutupnya. (Robi/voa-islam.com)