Akibat Utang Menggunung, Warga pun Terkena Pajak Berbasis Neolib oleh Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)- Masih ingat dengan adanya rencana dari pihak perpajakan dengan aparat kepolisian yang ingin mendatangai rumah warga karena telat membayar pajak? Sikap atau keinginan pemerintah ini disebut kalap karena disebabkan adanya utang yang menumpuk di rezim Jokowi.

“Yang mengerikan lagi bahwa ternyata untuk membayar utang itu, ternyata kita mengandalkan pajak, yakni pajak digenjot habis-habisan. Sampai ada cerita ada keinginan mengenakan PPN atas tebu gula rakyat. Tapi diprotes, batal.

Lalu ada rencana menaikkan PTKP (pendapatan tidak kena pajak). Dari yang sekarang 4 juta menjadi UMP (upah minimum provinsi). Malah ada soal BPKB bekerjasama dengan kepolisian akan mendatangi rumah-rumah warga akibat pajak belum bayar. Itu benar-benar kalap,” demikian kata Direktur Program Centre for Ekonomic and Democracy Studies, Edy Mulyadi saat berbincang-bincang dengan voa-islam.com, Selasa (12/09/2017), di Jakarta.

Saking kalapnya pemerintahan Jokowi, yang tadinya kena pajak kini (akan) dikenai pajak.  “Nah itu kan kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan 1,3 jutaan, yang selama ini mereka tidak kena pajak, sekarang justru kena pajak. Jadi daya beli yang lemah akan semakin lemah lagi. Malah mahasiwa mesti memiliki NPWP-lah dan segala macam. Jadi tidak masuk akal,” tegasnya mengkritisi.

Untuk mensiasati perihal utang yang membengkak itu, pemerintah bahkan mengurangi subssidi yang telah ada. Ia pun curig akan sikap pemerintah ini dengan menduga ada oknum di balik yang memanfaatkan situasi.

“Subsidi dikurangi sehingga listrik dan BBM naik dan pajak diperas segala macam, uang yang didapat untuk bayar utang. Porsi untuk bayar utang itu anggaran tidak dikurangi sama sekali. Jadi sebetulnya kita tahu pendesain APBD(N) ini bekerja untuk siapa. Untuk rakyat atau untuk kreditor? Pajaknya, pajak neolib, gitu,” ia menutupnya. (Robi/voa-islam.com)