Terkait PKI, Pengamat: Secara Relatif, Kehadiran TNI dalam Kancah Politik bukanlah Hal Buruk

JAKARTA (voa-islam.com)- Demokrasi sudah berjalan hampir 20 tahun sejak 1998. Tentara sudah menghilangkan fungsi politiknya. Tidak ada lagi tentara menjabat dirjen-dirjen, jadi kepala daerah dan lain sebagainya sebagaimana biasa terjadi di Masa orde baru.

Bahkan, fungsi tentara menseleksi calon pegawai negeri, kepala daerah, menangkapi orang orang politik yang beroposisi terhadap pemerintah, dan lain-lain sudah ditinggalkan. Sudah 20 tahun tentara kembali ke Barak, mengurusi urusan pertahanan nasional.

Dibandingkan berbagai negara seperti Turki Dan Mesir, ataupun Thailand misalnya, pengaruh tentara dalam politik masih sangat besar. Di Mesir, kita lihat pemerintah sipil hasil pemilu di kudeta oleh militer, karena militer menganggap ikhwanul muslimin berbahaya bagi Mesir.

“Persoalnnya kemudian adalah apakah demokrasi menjawab tuntutan reformasi 98 yang menginginkan adanya pemerintahan sipil yang bebas korupsi serta bekerja untuk kesejahteraan rakyat? Dalam Masa hampir 20 tahun ini pula kita menyaksikan korupsi semakin parah.

Setengah dari jumlah kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Ketua DPR terindikasi kuat sebagai tersangka korupsi. Berbagai pimpinan birokrasi semakin korup,” demikian tulisan dari pengamat Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, Senin (25/07/2017).

Kesejahteraan rakyat menurut dia juga tidak bertambah baik. Indeks kemiskinan semakin parah. Koefisien gini based on income dan based on wealth semakin parah. Yang kaya, makin kaya, yang miskin makin miskin.

“Menjadi pejabat ongkos mahal dan target menjabat untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga saja. Dalam posisi ini, partai politik sebagai pilar demokrasi gagal memproduksi politisi yang santun, dedicated dan berjiwa pengabdian. Sebuah kegagalan kaderisasi dan sekaligis eksis tanpa visi.”

Kegagalan demokrasi ini menurut Syahganda serta situasi kebangsaan yang amburadul menjadi pembanding nyata antara hadirnya TNI dalam menjalankan kehidupan berbangsa versus tanpa TNI. Semakin banyak pihak yang berubah persepsi, ternyata kehadiran TNI dalam sejarah politik kita bukanlah hal buruk, secara relatif.

“Inilah alasan utama kenapa saat ini ketika Panglima TNI mempunyai pandangan dan sikap politik, yakni urusan PKI, yang seharusnya masalah sipil, dan Presiden Jokowi seperti berbeda dengan Panglima, lebih terkesan meluas dukungan publik terhadap kehadiran TNI berpolitik.” (Robi/voa-islam.com)