JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengomentari pernyataan Panglima TNI mengenai warning (isu) PKI. Fahri berpendapat apa yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo sebagai Panglima itu sudah pas dan juga sudah termasuk bagian dari pemerintah.
“Ideologi itu ditentang oleh Pancasila. Jadi ketika itu disebutkan, sebagai Panglima TNI ketika mengatakan itu juga menjadi bagian konsen pemerintahan secara keseluruhan, begitu. Sebab tidak boleh, istilahnya ini tidak boleh coba-coba di dalam pemerintahan memberikan ruang kepada PKI dan atau komunisme,” katanya, Senin (25/09/2017), di DPR, Jakarta.
Paham komunisme atau PKI dilarang oleh negara melalui ketetapan MPR yang masih berlaku hingga kini. Dan hal tersebut menurut dirinya adalah hasil dari kesepakatan anak-anak bangsa yang mesti dijalankan. “Itu telak karena ketetapan MPR RI. Itu kesepakatan nasional.
Tapi kalau ada yang ingin mengurainya pelan-pelan, lagi-lagi itu harus menjadi kesepakatan menjadi bagian dari keputusan pemerintah,” ia menambahkan.
Adapun terkait pemutaran film sejarah G30S/PKI, menurutnya hal itu biasa saja bahkan dirasa perlu. Ia beralasan film G30S/PKI adalah film sejarah, yang kemungkinan anak-anak muda saat ini belum mengetahuinya. “Positif saja. Itu kan film sejarah. Kan kadang kita lupa,” katanya lagi. (Robi/voa-islam.com)