JAKARTA (voa-islam.com)- Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini berulang tahun ke-72 bisa dikatakan tidak lepas dari isu bahwa adanya dugaan politik praktis. Namun hal itu sudah dibantah oleh Panglima sendiri bahwa politik TNI adalah politik terhadap negara, yang senantiasa patuh terhadap atasan, yakni Presiden RI.
Politisi dari Demokrat, Andi Arief melihat hal demikian sebagai bagian dari adanya pergeseran normal yang dilakukan oleh masyarakat karena kegelisahan tertentu. “Saya tidak setuju TNI berpolitik, tapi bisa memahami kegelisahan pada Polri, BIN, dan Presiden yang bahayakan demokrasi dan rakyat menoleh ke TNI,” katanya, di akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (5/10/2017).
Sehingga, apabila saat ini TNI seperti mendapatkan angin, hal itu ia katakan karena masyarakat melihat adanya skat-skat yang nampak institusi dimiliki segelintir oknum. “Kenapa TNI dapat angin? Karena persepsi rakyat terbentuk: Kejaksaan milik Nasdem, BIN punya PDIP, Polri pelayan Jokowi, Jokowi bagi sepeda.”
Andi mengingatkan akan bahaya itu jika benar terjadi. Di alam demokrasi seperti di Indonesia maupun negara lainnya, apabila persepsi masyarakat itu benar, maka hal yang wajar tentara dekat dengan rakyatnya.
“Teori using, debat lama: kalau rezim anti demokrasi biasanya yang melawan adalah gerakan rakyat dan tentara. Penyebab utama anti demokrasi.”
Untuk itu ia menghimbau agar Jokowi dapat menghindari output dari persepsi masyarakat yang jika benar demikian. Sehingga demokrasi yang ada tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Jokowi harus berhenti memakzulkan demokrasi agar tidak ada institusi dalam negara yang memilih jalan tidak lazim dalam demokrasi.” (Robi/voa-islam.com)