Presiden Tak Tahu Posisi, Aktivis Pengkritik Ditangkapi, hingga Polri yang Dianggap Berpolitik

JAKARTA (voa-islam.com)- Joko Widodo dianggap tidak memiliki ketegasan. Jokowi juga dianggap tidak tahu menempatkan posisinya terhadap persoalan yang ada sehingga menjadi berkepanjangan.

Salah satu mengapa Jokowi dianggap demikian adalah soal impor senjata dan soal tudingan Panglima TNI berpolitik. “Kita kan berbicara suatu tentang kans keadaan di Indonesia menurut saya ini adalah salah satu kelemahan Presiden kita yang sekarang di dalam mengelola pemerintahan, termasuk aparatur yang ada.

Tidak ada ketegasan dan tidak tahu menempatkan diri sehingga polemik ini berkepanjangan. Ditambah lagi misalnya di HUT TNI ada semacam mengingatkan itu tetapi ada jawaban dari Panglima, ini tidak ada dalam tradisi. Yang jelas tuduhan-tuduhan yang mengarah pada Panglima TNI tidak ada reaksi dari Presiden dan tidak melihat demikian. Malah ada nonton bareng,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon belum lama ini di Jakarta.

Menurut Fadli seharusnya yang dituding itu adalah institusi di bawah Jendral Tito Karnavian, yakni Polri dan Kejaksaan Agung. Bahkan Fadli menganggap adanya keterlibatan secara politis. “Justru di institusi di Kepolisian dan Jaksa Agung lebih banyak keterlibatan politiknya. Campur tangan terhadap partai politik, aktivis yang kritis itu dikriminalisasi, itu banyak sekali,” tambahnya.

Fadli juga mengamati bahwa untuk penegakkan hukum aparat hukum terkesan tebang pilih antara pengkritik dan pendukung pemerintah. “Dalam hate speech pihak kepolisian lebih banyak melakukan follow up dan tindaklanjut yang mengkritisi pemerintah. Tetapi yang sebaliknya itu tidak dilakukan. Jadi menurut saya yang berpolitik itu bukan TNI,” tutupnya tegas. (Robi/voa-islam.com)