Indeks Demokrasi di Pemerintahan Jokowi Terus Turun: Ulama Dikriminalisasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Kemarin, Jum’at tepat tiga tahun usia pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Terkait momen tiga tahun ini, tentu pemerintah akan menyampaikan cerita tentang keberhasilan dalam bentuk angka-angka.

Sementara pihak-pihak lain, bisa memberikan catatan kritis termasuk menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Ada sejumlah hal yang perlu diapresiasi dari pemerintah Jokowi dalam tiga tahun terakhir.

“Misalnya, keseriusan pemerintah melakukan debirokratisasi perizinan dalam usaha. Peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business, EoDB) kita saat ini naik ke posisi 40 dari sebelumnya 106,” aku Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (20/10/2017). Itulah capaian menurut Fadli Zon. Dan itu penting menurutnya. Namun demikian, secara ringkas dapat menyampaikan bahwa kinerja Jokowi dalam banyak bidang sebenarnya banyak mengecewakan.

“Pertama, dalam bidang demokrasi. Di masa Presiden Jokowi ini indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih di angka 73,04. Angka itu turun menjadi 72,82 (2015), dan turun lagi jadi 70,09 (2016).”

Menurut BPS, penurunan IDI tersebut, misal pada tahun 2016 disumbang oleh turunnya tiga aspek demokrasi. “Tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.

Kita bisa melihat sendiri fakta-fakta turunnya kebebasan sipil dan hak-hak demokrasi itu.” Dan apabila ada yang protes, Fadli meminta semua pihak memperhatikan misal: kenapa ulama dikriminalisasi, demonstrasi dipersulit, media sosial dikontrol. Semuanya itu menurut Fadli tanda dari pemerintah Jokowi cenderung kembali represif dan otoriter. (Robi/voa-islam.com)