Rezim Jokowi Bangun Infrastruktur Tidak Berkaca sehingga Buat Gemuk Utang RI?

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada persoalan yang dianggap besar dalam pemerintahan Joko Widodo. Hal ini terkait dengan pembangunan yang tampak fisik menjanjikan, namun di sisi lain nampak tidak demikian.

Pertumbuhan sektor properti, kredit konstruksi, kredit real estate, misalnya menurut Fadli Zon dalam tiga tahun terakhir lesu. Hanya Kredit Pemilikan Rumah yang menurutnya mengalami akselerasi, itupun hanya untuk golongan menengah ke bawah, karena ada program subsidi.

“Pemerintah membangun infrastruktur pada saat negara tak punya duit. Ini adalah persoalan besar. Dulu pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur pada saat negara mendapatkan windfall profit dari oil boom awal tahun 1970-an.

Negara tiba-tiba jadi punya duit banyak dari kenaikan harga minyak sehingga bisa membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari membangun sekolah, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain,” kritiknya, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (3/11/2017).

Begitu juga dengan pemerintahan SBY. Mereka mengadakan Infrastructure Summit pada Januari 2005dan memperkenalkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada saat menikmati booming harga komoditas.

Itupun anggarannya tak jor-joran seperti pada masa pemerintahan Jokowi-JK. “Nah sekarang pembangunan infrastruktur sangat ambisius di saat pemerintah tak punya uang, akhirnya berutang. Ketiga, penugasan pembangunan infrastruktur telah berdampak serius terhadap sejumlah BUMN strategis.

Skema pembangunan infrastruktur yang dulu katanya tak membebani APBN, terbukti hanya fiksi, karena kenyataannya proyek-proyek itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang akhirnya akan jadi tanggungan negara.”

Bulan lalu, misalnya, kita, lanjutnya, disuguhi informasi tentang kemungkinan PLN mengalami gagal bayar akibat besarnya utang yang akan jatuh tempo. Sebagian beban PLN itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang ditugaskan pemerintah.

“Seharusnya pemerintah berhati-hati merancang program pembangunan infrastruktur, sehingga tak membebani dan apalagi mengorbankan BUMN.” (Robi/voa-islam.com)