Jokowi dapat Terseret ke Ranah Hukum jika Tidak Hati-hati Bersikap Soal Reklamasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Adanya silang pengakua soal pemberian izin reklamasi antara Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan nampaknya membuat politisi senior dari Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka’ban mempertanyakan letak dasar megaproyek itu dilanjutkan.

“Presiden Jokowi mengaku tidak pernah beri izin reklamasi tapi ada Pergub pedoman reklamasi dengan tandatangan Gubernur DKI Jokowi. Aneh tapi nyata di NKRI ada. Saya gak pernah keluarkan izin reklamasi, itu kata Presiden Jokowi.

Nah, Menkomaritim LBP suruh-suruh Gubernur DKI Anies laksanakan reklamasi atas dasar apa?” demikian kritisnya, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Senin (6/11/2017). Melihat hal demikian, Ka’ban mengingatkan kepada Jokowi agar senantiasa berhati-hati.

Pasalnya, menurutnya bisa saja Jokowi terseret ke ranah hukum atas persoalan reklamasi tersebut. “Jokowi perlu ekstra waspada Pergub DKI tentang reklamasi dapat menyeret Presiden Jokowi sebagai Gubernur DKI ke ranag hukum. Ini hanya mengingatkan.”

Sebaiknya, menurut dia reklamasi dilanjut atau tidaknya mestinya sesuai dengan perintah. Dan apabila tidak memiliki izin maka hal tentunya pejabat terkait dapat bersikap.

“Reklamasi terjadi karena ada Pergub. Kalau tidak ada izin kenapa reklamasi terus berjalan dan pembiaran tidak ada teguran peringatan penyetopan?” (Robi/voa-islam.com)