Demi NKRI agar Lebih Terhormat, Jokowi Dihimbau untuk Tidak Ambisi Nyapres di 2019

JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan Staf Khusus Menakertrans 1999-2005, Natalius Pigai yang juga pernah menjadi Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyebut bahwa program pemerintahan Joko Widodo selama berkuasa tidak memenuhi unsur pro terhadap perusahaan.

"Jokowi pun diminta olehnya agar tidak nyapres di tahun 2019. “Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, Bangsa dan Negara lebih terhormat jika tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," katanya, di rilis yang didapat voa-islam.com, Selasa (7/11/2017).

Sejauh pengalamannya, dilihat dari perkembangan statistik ini menunjukkan bahwa program kabinet Jokowi ini tidak pro job; perusahaan-perusahaan ritel dan industri mulai gulung tidak bahkan terancam bangkrut, juga pengeluaran Pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan para swasta asing dan kaum oligarki.

Pigai menyebut ingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03 persen. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27 persen. Diploma III (D3) sebesar 6,35 persen, dan universitas 4,98 persen.   Sangat disayangkan penganggur SMK, Diploma dan Universitas lebih tinggi bahkan akan makin tinggi. Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi.

“Negara yang dipimpin oleh seorang Tukang tidak mampu atur link  dan macth antar pendidikan dan dunia kerja. Dalam kondisi ini penduduk Indonesia tiap tahun bertambah 4 juta orang. “ Sementara rasio penciptaan lapangan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi tiap 1 persen menyedot 400 pekerja maka pertumbuhan ekonomi saat ini baru 5 persen berarti hanya 2 juta orang terserap. Sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun." Robi/voa-islam.com)