Komisi I DPR: Jual BUMN, Pemerintah Rendahkan Kedaulatan Bangsa

SOLO (voa-islam.com)--Santernya kabar dijualnya sejumlah BUMN turut menjadi perhatian anggota Komisi I DPR-RI Hanafi Rais. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan,  sebab kabar dijualnya sejumlah BUMN telah membuat kegaduhan ditengah-tengah masyrakat. 

"Pemerintah mestinya terbuka dan memberi penjelasan. Masak menjelaskan  saja tidak bisa, " ujar Hanafi Senin (4/12/2017).

Bungkamnya pemerintah mengisyaratkan bahwa isu tersebut merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Menurutnya jika penjualan sejumlah BUMN itu benar-benar dilakukan maka pemerintah telah menyimpang dari Undang Undang Dasar. 

Hanafi mengatakan,  pihaknya di Komisi I selalu berupaya mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.  Maka penjualan sejumlah BUMN merupakan tidakan yang bertentangan dengan upaya tersebut. 

Hanafi menegaskan, BUMN jenis apapun terlebih yang strategis tidak boleh dijual dengan asalan apapun.  Alasan demi meningkatkan pendapatan menurutnya snagat konyol, terlebih jika negara kehilangan kepemilikan. 

"BUMN jenis apapun, apalagi yang staregis kok sampai dijual dengan alasan tapi kita kehilangan kepemilikan itu namanya merendahkan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa," ujarnya.

Menurut Hanafi,  pemerintah harus bertanggungjawab penuh. Pemerintah tidak perlu mengkambinghitamkan  kondisi ekonomi global.  Sebab pemerintah merupakan penjaga kedaulatan. 

"Penjualan BUMN itu salah pemerintah,  tidak bisa menyalahkan kondisi ekonomi global.   Sebab pemerintah adalah penjaga kedaulatan, kalau ingkar pada amanat konstitusi berati inkonstitusional," pungkasnya.* [Aan/Syaf/voa-islam.com]