Penegakkan Hukum menjadi Sumber Utama Ketidakpuasaan Rakyat di Rezim Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Sepanjang tahun 2017 negara Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dinilai bahwa kinerjanya terkait penegakkan hukum menjadi sorotan utama. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, rezim Jokowi menjadi persoalan setelahnya yang menjadi sorotan.

“Berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi, misalnya, selalu menempatkan hukum, selain ekonomi, sebagai sumber utama ketidakpuasan masyarakat,” kata Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadinya, Jum’at (29/2017).

Fadli pun menilai dari hal tersebut, maka penegakkan hukum saat ini, tepatnya sepanjang 2017 mengarah ke arah kekuasaan. “Sayangnya, sepanjang 2017 saya memperhatikan negara kita justru makin bergerak ke arah negara kekuasaan.

Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan keadilan.” Fadli menyebut hal itu dapat pertaruhkan wibawa negara di mata public. Harusnya pemerintah sadari itu.

“Bahaya sekali jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial.

Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan.” (Robi/voa-islam.com)