JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo disebut abai akan nasib petani dan nelayan. Walaupun Jokowi kebut infrastruktur, tapi hal itu tidak lantas membuat petani dan nelayan meningkat taraf hidupnya selama tiga tahun belakangan ini.
“Sepanjang tahun 2017 pemerintahan @jokowi masih saja fokus mengejar pembangunan infrastruktur, namun abai memperhatikan nasib petani dan nelayan yang menggeluti sektor primer, yaitu pertanian dan perikanan. Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2017 saya catat stagnan.
Bahkan, NTP subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka,” demikian kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, di akun Twitter pribadinya di akhir tahun 2017 (31/12/2017). Artinya, kata Fadli, karena di bawah titik impas, mereka tentunya masih jauh di bawah garis sejahtera.Kesimpulan itu terkonfirmasi oleh data kemiskinan yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik).
“Pada Maret 2017, dilaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 61,57 persen, atau sekitar 17,10 juta jiwa di antaranya, ternyata berada di pedesaan.”
Sejak tahun 2000, menurutnya tingkat kemiskinan di desa memang selalu lebih tinggi dari perkotaan. Ini menunjukkan buruknya kehidupan petani. Mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional. “Lebih parah lagi, dalam satu tahun terakhir kemiskinan mereka juga kian memburuk.” (Robi/voa-islam.com)