Pemerintah Jangan Buat Aturan yang Menambah Miskin Masyarakat Nelayan

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk tidak hanya bisa melarang kegiatan nelayan yang dianggap salah, tetapi di lain itu juga dapat memberikan solusi, yang tentu saja dapat meningkatkan taraf hidup mereka. “Saya juga membaca berita bahwa pelarangan penjualan ikan karang di Anambas, Kepulauan Riau, telah mematikan usaha masyarakat. Saya setuju dengan alasan-alasan ekologis yang dikemukakan pemerintah.

Namun, pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang sudah mulai melakukan budi daya sendiri atas beberapa jenis ikan jauh sebelum aturan pelarangan itu lahir. Jadi, mestinya pemerintah fasilitasi budidaya tersebut, bukan main larang tanpa solusi,” pinta Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Menurut Wakil Ketua DPR RI tersebut, jangan hanya karean alasan tertentu, pemerintah justru menambah kesulitan yang dialami oleh nelayan. “Jangan sampai karena alasan ekologis, misalnya, para nelayan penangkap lobster, atau rajungan larva, jadi jatuh miskin.”

Fadli menekankan bahwa apapun peraturan yang pemerintah buat, nelayan juga berhak mendapatkan haknya secara penuh dan professional. “Bagaimana nasib ekonomi para nelayan itu merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini KKP. Pertimbangan mengenai ekologi, kepentingan konsumen, dan kepentingan ekonomi para nelayan, mestinya harus dijaga proporsionalitasnya.” (Robi/voa-islam.com)