Gerindra Sebut Data Acuan Pemerintah Menyesatkan karena BPS Catat Kemiskinan Bertambah

JAKARTA (voa-islam.com)- DPP Gerindra mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang berkuasa lebih dari tiga tahun. Gerindra, dalam hal tersebut menyebutkan bahwwa ekonomi pemerintahan Jokowi selama tiga tahun itu faktanya tidak mampu bebaskan rakyat dari kemiskinan.

“Kita telah memasuki tahun baru 2018. Lalu, bagaimana refleksi bangsa ini di bidang ekonomi? Nyatanya ekonomi yang Dibangga-banggakan oleh Jokowi tak mampu bebaskan rakyat dari jurang kemiskinan,” demikian keterangan tertulis DPP Gerindra melalui akun media sosial, Twitter resminya, Selasa (2/1/2018).

Melalui salah satu Anggotanya di DPR RI misalnya saja pemerintahan Joko Widodo diminta untuk segera memikirkannya di sisa masa jabatannya atas persoalan ekonomi. “Anggota @DPR_RI partai Gerindra @HeriGunawan88 menegaskan bahwa ada beberapa poin yang sudah semestinya akan menjadi bahan renungan oleh @jokowi.”

Misalkan saja pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita, per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Angka itu bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

“Akar masalahnya ada pada sistem ekonomi yang dipakai pemerintah selama ini.” Sistem itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan.

“Pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang acuannya sering jadi polemik, sering salah tafsir, dan bahkan menyesatkan. Faktanya, kemiskinan tetap tumbuh subur. Per Maret 2017, menurut BPS, jumlah orang miskin bertambah sebesar 6900 jiwa.” (Robi/voa-islam.com)