Pakar Hukum: BSSN Dibentuk, Indonesia Bisa Jadi Negara Otokrasi

SOLO (voa-islam.com)--Sepanjang tahun 2018 dan 2019 bakal menjadi tahun-tahun kelam di Indonesia. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diprediksi bakal menjadi alat pembungkaman pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Pakar hukum dari Universitas Djuanda Bogor, Dr. Muhammad Taufik mengatakan persolan kebangsaan saat ini adalah anjloknya kesejahteraan rakyat, bukan kritik tajam terhadap pemerintah. Menurutnya, saat ini rakyat semakin tercekik dengan mahalnya harga sembako, tingginya harga gas di pasaran dan tingginya tarif dasar listrik (TDL) pengurangan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ironisnya pemerintah tidak menjawab penderitaan rakyat itu. Sebaliknya, pemerintah justru menggilas rakyat dengan tindakan tindakan represif, termasuk dengan membentuk BSSN yang langsung berada dibawah presiden.

"Negara ini sudah payah, sudah sakit. Kerjaaanya cari-cari kesalahan. Nulis status mengkritik pemerintah saja ditangkap," ujarnya, Rabu (10/1/2017).

Kelompok Islam bakal menjadi sasaran utama. Misalnya kasus saracen yang digulirkan untuk menjerat Muslim Cyber Army (MCA), penangkapan Jonru dengan dakwaan yang janggal serta ustadz Alfian Tanjung.  Sebaliknya, Victor Laiskodat yang jelas mengatakan akan membunuh partai-partai berbasis Islam justru dibiarkan bebas.  

Taufik khawatir, Indonesia akan menjadi negara otokrasi, yang hanya dikuasai segelitir orang dan akan ada pihak-pihak yang menjadi penjilat pada penguasa. BIN, BAIS, BSSN, Kapolri dengan cyber crime, akan bersaing memberi 'tumbal' merebut perhatian presiden.

Hal ini dinilainya  sangat bahaya,  sebab  tidak ada standar. Menurut taufik pusat cyber seharusnya hanya satu. 

"Tahun-tahun kedepan 2018, akan sulit. Indonesia semakin kelam, akan banyak penangkapan. Terutama aktivis dari kelompok-kelompok islam," pungkas Taufik.* [Aan/Syaf/voa-islam.com]