Dianggap Lecehkan Kapolda Setempat, Mendagri Diminta Mundur

JAKARTA (voa-islam.com)- Keinginan Mendagri mengangkat polisi menjadi pejabat sementara untuk duduk sebagai Gubernur disebut sama saja melecehkan Kapolda setempat. Mendagri pun diminta mundur jika keinginan itu benar adanya.

“Mengangkat Polisi jadi PJS Gubernur dengan alasan keamanan, sama saja melecehkan Kapolda. Memang susah kalau Mendagri berasal dari partai politik. Ujung-ujungnya kepentingan partai selalu terboncengi dalam kebijakan. MUNDURLAH Pak Tjahjo demi netralitas dalam pilkada dan demi demokrasi,” pinta Ferdianand Hutahean di akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Saking tidak menerima logika Mendagri terkait keamanan, Ferdinand pun berseloroh agar Kapolri Tito duduki kursi Tjahjo Kumolo. “Jika memang alasannya demi keamanan, mungkin akan lebih baik jika sekalian saja Mendagri @tjahjo_kumolo di-PJS kan dengan Kapolri Pak Tito Karnavian selama Pilkada berlangsung.

Ini mengikuti logika Tjahjo yang meragukan sipil mampu kendalikan keamana selama Pilkada.” Sebaiknya Jokowi membatalkan keinginan Mendagri tersebut.

Banyaknya protes menurut dia adalah keinginan masyarakat agar Pilkada berjalan netral. “Saya pikir pak @jokowi harus membatalkan rencana Pak @tjahjo_kumolo yang akan menunjuk Polisi aktif sebagai PJS Gubernur. Faktanya sekarang publik protes dan, netralitas Polri dlm pilkada. Protes publik ini tentu risikonya adalah penurunan elektabilitas Pak @jokowi. Tidak baik.” (Robi/voa-islam.com)