Polri jadi Jabat Gubernur Sementara, Pemerintah Diingatkan Masa Kelam Dulu

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi PKS menanggapi usulan (Mendagri) tentang Jenderal Polisi aktif menjadi pejabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatra Utara (Sumut). Dia menolaknya. “Saya sebagai Waka Komisi II DPR bertugas mengawasi Aparatur Negara, Birokrasi, Pemilu, menolak,” tulis Mardani Ali Sera, di akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Menurut dia, Pemerintah seharusnya menjaga sifat-sifat Kenegarawanan dalam Pesta Demokrasi. Plt Kepala daerah sebaiknya pejabat struktural di Kemendagri karena memiliki kapasitas dan kapabilitas memahami birokrasi, dan yang lebih penting merupakan birokrat yang netral dari kepentingan politis. “Pemerintah harus jaga demokrasi yang sudah berjalan lebih baik, jangan mengulang lagi masa kelam dulu ketika Militer dan Polisi aktif ikut terlibat dalam proses pergantian kekuasan saat pesta demokrasi.”

Ide penunjukan inipun menurut dia sebaiknya dihindari karena dapat membawa institusi TNI/Polri dalam pusaran konflik Pilkada. “Apalagi, ada sejumlah Pati Polri yang maju sebagai cagubdan cawagub dan mereka diusung oleh partai pendukung pemerintah.

Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah, sebelum isu keputusan Plt ini di sahkan, lebih baik dikoreksi dan kami berharap Plt Kepala daerah yang di usulkan berasal dari pejabat Kemendagri.” (Robi/voa-islam.com)