Plt Diisi Pejabat Polri adalah Wacana Awal Jokowi Menjabat sebagai Presiden?

JAKARTA (voa-islam.com)- Rencana atau keinginan Mendagri mendudukkan anggota Polri sebagai Gubernur sementara di daerah Jawa Barta dan Sumatra Utara cukup banyak menuai protes. Walaupun demikian, tidak sedikit pula yang juga memberikan perhatian lainnya seperti sebaiknya Polri tidak menyetujui rencana dari Mendagri tersebut.

Perhatian itu diberikan misalkan saja menurut pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio agar nama intitusi Polri terlihat lebih di mata masyarakat. Tentu yang dimaksud Hendri adalah citra Polri.

“Salah satu cara mengakhiri polemik ini adalah bila Kapolri menolak usulan Mendagri. Polri juga jadi tambah konclong citranya,” usulnya, di akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Namun demikian, rencana Mendagri tersebut dilihat Hendri bisa jadi pula merupakan sinyal (lalu) bahwa Polri berada di bawahnya. Hal ini ia katakan karena seingatnya pemerintahan Jokowi melalui salah satu menterinya pernah berwacana demikian.

“Pemerintahan Jokowi melalui menteri Ryamizard,  2014 lalu pernah mewacanakan institusi Polri di bawah kementerian. Mungkin langkah awal agar ide ini terwujud adalah melalui ‘pemaksaan’ ide PLT Gubernur dari institusi Polri.”

Rencaa Mendagri tersebut dianggap bertentangan dengan UU yang ada. Bahkan alasan Mendagri yang disebutnya sebagai respon akan adanya dugaan ancaman dinilai tidak tepat karena, misalkam saja di daerah tersebut tentu ada Kapolda. (Robi/voa-islam.com)