Pejabat Polri Jadi Plt Gubernur, Pakar Hukum: Itu Melanggar Undang-Undang Kepolisian

SOLO (voa-islam.com)--Rangkap jabatan perwira tinggi kepolisian menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang. Hal ini diungkapkan pakar hukum Universitas Djuanda Bogor, Dr. Muhamad Taufiq, Selasa (6/2/2018).

Taufiq mengatakan, keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengambil Plt gubernur dari perwira tinggi kepolisian merupakan pelanggran terhadap  UU No 2 2002 Tentang Kepolisian. Dalam padal 28 ayat 3 undang udang tersebut menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. 

“Jadi Pasal 28 ayat 3 itu menyatakan jelas, tegas, bahwa tidak boleh anggota polisi aktif rangkap jabatan diluar tugas kepolisian. Boleh saja rangkap jabatan asal mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas,“ terangnya.

Selain itu, ada ketentuan lain yang juga dilangar jika Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo nekat mengambil periwira tinggi TNI/Polri sebagai Plt gubernur atau bupati/walikota. Sebab dalam Permendagri no 74 tahun 2004 pasal 4 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan pelaksana Tugas Bupati/Walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.

Jika agenda rangkap jabatan ini tetap dilakukan, Taufiq khawatir polisi menjadi tidak independen. Sebab hal ini menguatkan dugaan polisi ditarik pada kekuatan politik tertentu. 

“Kalau ini terjadi, polisi itu ditarik menjadi kekuatan politik, ini akan mengakibatkan kerja polisi tidak profesional. Contohnya, seorang Plt-nya itu polisi didemo warga negara biasa, kira-kira polisi itu membela pak gubernur atau membela kerumunan massa?,” pungkasnya.* [Aan/Syaf/voa-islam.com]