Kesaksian: Ada Kekuatan yang Sengaja Membenturkan Lembaga Hukum Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada dugaan kuat oknum-oknum tertentu yang dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk mengendalikan lembaga hukum di Indonesia. Salah satu tugas mereka adalah mengintervensi sehingga akan terjadi benturan antara lembaga hukum satu dengan yang lain.

“Saya ingat betul bagaimana kelompok itu bekerja untuk menekan MK supaya memberikan legitimasi kepada UU 30/2002 tentang KPK padahal di dalamnya ada banyak penyimpangan. Tapi hakim tidak berani meluruskan. Hakim ditekan seperti yang mereka lakukan sekarang.

Padahal semakin hari KPK sebagai produk UU 30/2002 semakin nampak sebagai negara dalam negara atau kekuatan proxi untuk menciptakan instabilitas dalam negara khususnya sistem peradilan pidana Indonesia. MK seharusnya meluruskan, tapi mereka tekan,” kata Fahri Hamzah, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Ahad (11/02/2018).

Menurut dia, kekacauan selama 16 tahun adanya KPK ini seperti ada yang menjaga supaya tetap kacau. Ketidak-sinkronan antara lembaga dan antara aturan sebetulnya kasat mata. Tapi sengaja dijaga. “Saling curiga antar lembaga terus saja terjadi mulai CICAK VS BUAYA sampai Pansus Angket KPK. Kelompok ini seperti paham betul cara menggalang kekacauan tanpa terasa, seolah konstitusional.”

Kalau, lanjutnya, kelompok lain mengkritik MK dan KPK, mereka bilang intervensi peradilan tapi mereka menekan pakai opini dan aksi paling sering mereka lakukan. Saya ingat dulu ketika Judicial Review atas UU 30/2002 dilakukan oleh berbagai kalangan. Mereka bisa bikin Headline media, “AWAS KORUPTOR FIGHT BACK!”

“Padahal orang ingin agar semua UU merujuk kepada Konstitusi. Saat itu hakim MK juga ditekan. Padahal Judicial Review adalah hak setiap warga negara yang merasa bahwa sebuah UU telah merugikan hak-haknya dan bertentangan dengan UUD1945. Itulah yang dirasakan oleh banyak orang dengan UU 30/2002. Tapi semua tiarap karena dituduh antek koruptor oleh mereka.” (Robi/voa-islam.com)