Peran Ulama Saat Kualitas Pemimpin Tidak Terlalu Dipedulikan di Sistem Demokrasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Sistem demokrasi yang dikenal di negara manapun sejatinya apabila sedang mengurusi pemilihann pemimpin, maka yang menjadi perhatian utama adalah kuantitas dari para pemilih. Kadang kala tidak memperhatikan kualitas dari calon yang ada untuk dijadikan pemimpin.

“Dalam situasi seperti beginilah kita mesti waspada, bagaimana kita memahami keulamaan di zaman now. Sebab, kalau demokrasi diserahkan hanya kepada perhitungan dan pertimbangan kuantitas saja maka ketika kolaborasi dengan uang, semua hitugannya kuantitas. Maka demokrasi paska modern identic dengan kuantitas.

Tidak terlalu peduli dengan kualitas. Imbalannya demokrasi paska modern,” kata pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, Rabu (14/02/2018), di Jakarta. Ia pun sebelumnya juga memperhatikan bagaimana kedudukan antara anggota dewan dengan para ulama yang kemudian menjadi umara.

Ulama menjadi pejabat, banyak. Tapi sesudah menjadi pejabat, dia menjadi orang biasa. Hitungannya sama seperti yang bukan ulama. “Oleh karena itu kita mesti bangun wawasan baru. Jangan sampai demokrasi itu hanya begitu.

Kalau demokrasi hanya kuantitatif, itu hanya procedural. Maka dari itu kita mesti membangkitkan kesadaran kebenaran. Nilai-nilai keadilan. Dan itu tidak memakai hitungan mayoritas dan minoritas. Tidak pakai hitungan kuantitatif, tapi mutu,” ia menambahkan. Maka  menurutnya demokrasi harus diimbangi oleh keadilan. Diimbangi oleh kebenaran.

“Di sinilah para ulama, kecendikiawanan, keulamaan sebagai nilai harus tampil. Jadi, di abad ini kalau demokrasi dibiarkan, dan ulama pun bukan person saja tapi nilai,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)