Wibawa Jokowi, Impor, dan Kepentingan Asing

JAKARTA (voa-islam.com)- Dikabarkan bahwa Wakil Presiden telah meminta Cina agar tidak lagi membawa tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk dipekerjakan pada proyek-proyek investasi mereka di Indonesia. “Bicara impor, silahkan digoogling dengan sangat mudah.

Angka import telah menggerus pendapatan petani. Angka-angka berikut ini ada yang membaik, ada yang memburuk,” kritik Haikal Hassan di akun Twitter pribadi miliknya, Senin (12/3/2018).

Dia mempersilahkan para kaum terkait mengoreksi demi angka valid yang akurat untuk ukur kinerja pemerintah. Nilai impor Indonesia pada Januari 2018 disebutkan olehnya mencapai 15.132,4 juta dolar AS.

“Angka itu meningkat 3.164 juta dolar AS, atau sebesar 26,44 persen. Apakah ini indikator akan terus membumbung tinggi sampai suatu saat negara kehilangan kedaulatan pangannya? Lalu bagaimana urai ini semua?”

Presiden menurutnya harus memiliki wibawa besar atasi itu. “Tak cukup dengan bagi-bagi sepeda atau umbar kartu ini-itu yang justru malah menciptakan rakyat bermental pengemis dan antri untuk pelayanan yang seharusnya jadi haknya. UUD Pasal 34: (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kita semua tahu bahwa BPJS memiliki keterbatasan dan perbedaan perlakuan dengan mereka yang cash dan berduit. Seharusnya Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Bukan terlena dengan pasar bebas yang memaksa bersaing tanpa kemampuan.” Kita paham, lanjutnya, presiden punya keterbatasan untuk tidak melakukan intervensi hukum. Tapi presiden yang hebat berwibawa bisa panggil yang terkait dan meminta semua bekerja dengan serius.

“Contoh bagaimana temuan BPK soal kasus sumber waras dimentahkan oleh KPK dengan hanya berargumentasi tidak ada niat. Begitu seharusnya penyelenggaraan negara, karena ada 2 aspek yaitu aspek prosedural dan aspek personal. Keduanya harus dipadukan. Gak bisa juga mengikuti sebagian besar rakyat yang masih belum rasional sepenuhnya dalam menentukan pemimpin.” (Robi/voa-islam.com)