PBB Buka Bacaleg dari Mana Saja, kecuali: Penista Agama, PKI, dan Syiah

JAKARTA (voa-islam.com)- Partai Bulan Bintang (PBB) paska ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU langsung tancap gas. Partai dengan Ketum Yusril Ihza Mahendra ini pun, misalkan saja langsung membuka pintu lebar-lebar bagi masyrakat yang ingin bergabung ke PBB.

Namun ada beberapa catatan yang disebutkan apabila ada masyarakat yang ingin bergabung. “Partai Bulan Bintang Terima Bacaleg (bakal calon legislatif) dari Mana Saja Asal Bukan PKI dan Penista Agama.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya menerima bakal calon legislatif yang mau mendaftar dari mana saja asal bukan PKI dan kalangan penista agama.

PBB ingin jadi partai besar dan karena itu kami terbuka menerima siapa saja untuk mendaftar sebagai Bacaleg sesuai syarat yang ditetapkan undang-undang,” ujar Yusril, seperti yang dituitkan akun Twitter resmi milik PBB, Selasa (13/3/2018).

Penegesan itu dikemukakan Yusril menanggapi luasnya pemberitaan bahwa PBB menerima bacaleg mantan anggota HTI dan anggota Front Pembela Islam (FPI). “Kami menerima bacaleg bukan saja eks HTI dan anggota FPI, tapi dari semua latar belakang ormas Islam di tanah air.” Bahkan, menurut Yusril, sesuai anjuran Ketua Umum PB NU KH Said Agil Sirodj, para kiyai NU dan warga Nahdliyyin yang belum masuk partai apapun untuk bergabung ke PBB, kami sambut dengan gembira.

“PBB ini partai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) dalam arti bukan Syi’ah bukan Wahabi, karena itu saya menjamin warga Nahdliyin akan betah dan kerasan di PBB. Kalau mau tahlilan atau berzanjen, bagi warga PBB itu hal yang biasa. Kakek saya dulu mbahnya tahlil dan talqin.”

Kiyai Said Agil, menurut Yusril, juga sudah menegaskan bahwa PBB adalah partai Islam moderat, bukan partai atau gerakan radikal, apalagi partai para ekstrimis. PBB mempertahankan Pancasila, UUD 45 dan NKRI, tambahnya. Bagi mereka yang berminat untuk mendaftar sebagai Bacaleg, Yusril mempersilahkan untuk menghubungi Dewan Pimpinan Wilayah PBB di setiap provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang PBB di setiap kabupaten dan kota. (Robi/voa-islam.com)