SBY: Infrastruktur Bagus, Asal Tak Lupa Pembangunan Manusia

SUMEDANG (voa-islam.com), Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku enggan menyalahkan pemerintah yang dianggap terlalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sehingga membuat utang negara kian membengkak. Meski begitu, SBY tetap berharap, di sisa masa jabatannya, Presiden Joko Widodo juga lebih memperhatikan tentang pembangunan manusia.

“Setiap pemerintahan punya kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Itu sah-sah saja. Walau kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu, itu boleh saja. Tak bisa disalahkan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu di Sumedang, Jumat (23/3/2018).

Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan wartawan terkait kondisi ekonomi saat ini, dengan membengkaknya utang pemerintah, serta mangkraknya sejumlah proyek pembangunan, seperti tol, light rail transit (LRT), dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pak Jokowi, utamanya jalan dan perhubungan, tidak salah dan pasti ada gunanya. Namun ketika prekonomian melambat pasti akan berdampak kepada rakyat kecil,” terang Presiden RI ke-6 itu.

Menurut SBY, pelambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor rill. Akibatnya lapangan pekerjaaan menjadi kurang, atau perusahaan harus menurunkan biaya gaji buruh.

“Dampaknya, daya beli akan melemah. Dengan begitu otomatis sektor rill yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat,” paparnya.

Dulu, di era pemerintahannya, SBY menjalankan empat pilar strategi ekonomi, yakni pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-enviroment. Kebijakan ini membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan daya beli masyarakat menjadi stabil.

“Tentu di sana sini banyak persoalan, namun makro ekonomi dan sektor riil bisa kita jaga,” ujarnya.
Era Jokowi, kebijakan ekonomi mulai berubah. Mereka lebih menggenjot pembangunan insfrastruktur dengan menambah utang luar negeri.

“Utang boleh-boleh saja apabila rasio terhadap GDP-nya masih dalam kepatutan. Kalau sudah 30% harus hati-hati, di atas 30% harus semakin hati-hati,” jelasnya.

“Tapi Pak Jokowi harus tahu, terlalu banyak sumber daya, utang-utang, berarti ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia,” imbuh SBY.

Akibatnya ada dampak yang dirasa rakyat kecil, karena melambatnya sektor riil, pendapatan berkurang, daya beli melemah, namun harga-harga sudah terlanjur naik.

Pada saat ekonomi sedang melambat, kata SBY, ada baiknya tidak semua anggaran itu digunakan untuk infrastruktur. Perlu ada upaya  pemerintah untuk membuat perekonomian menggeliat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli.

“Saya hanya bermohon kepada pemerintah, infrastruktur bagus tapi jangan lupakan pembangunan manusia, lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat dan bergerak cepat. Masih ada waktu. Satu setengah tahun menjelang akhir pemerintahan Pak Jokowi, masih cukup untuk memperbaiki keadaan,” harap SBY. (voa-islam.com)