Kata Ketum GNPF terkait Pertemuan Tim 11 dengan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum GNPF, Yusuf M. Marta mengatakan di dalam pertemuan Tim 11 dengan Joko Widodo itu diundang dan di saat akan masuk semua handphone tidak diperkenankan dibawa masuk. "Berarti sepakat secara tidak tersirat bahwa tidak ada foto dan tidak ada rekaman," akunya, saat konferensi pers, Rabu (25/4/2018), di Jakarta.

Bahkan ia mengaku, saat duduk bersama presiden, presiden menyampaikan keluhan-keluhan tentang hujatan-hujatan dan penghinaan terhadapnya. "Dan beliau menginginkan agar photographer yang ada di depan beliau yang sedang melakukan pengambilan gambar dihentikan agar pembicaraan lebih fokus.

Dan secara tidak langsung jelas bahwa pertemuan itu kita anggap adalah pertemuan tertutup. Jadi bukan kami yang meminta tertutup.  Kami tidak pernah melakukan satu permintaan tertutup maupun terbuka, pertemuan bagi kami semuanya sama," tambahnya.

Pertemuan itu juga menurutnya tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung dan lain sebagainya. "Pertemuan kami secara khusus hanya membicarakan masalah ketidakadilan, kriminalisasi yang dialami oleh para ulama, habaib, asatidz dan lara tokoh-tokoh umat Islam. 

Dan di dalam pertemuan itu kebetulan saya satu-satunya yang hadir di pertemuan di sembilan bulan lalu di istana negara, yang mana saya mendengar secara langsung setelah presiden mendengar keluhan-keluhan ulama yang hadir saat itu, presiden langsung instruksikan Menkopolhukam untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terkait dan menimpa, menerpa semua para ulama yang dikriminalisasi," katanya lagi.

Namun, setelah berjalannya waktu, lanjutnga, sembilan bulan tidak ada satupun kasus-kasus yang menimpa ulama terselesaikan dengan baik. Bahkan laporan-laporan yang tidak jelas pun sudah ditindaklanjuti. 

"Sedangkan laporan-laporan yang dibuat oleh para ulama tentang penistaan terhadap ulama, para asatidz, para habaib bahkan kitab suci umat Islam, rasul umat Islam, tuhan pun dihinakan tidak satupun yang mendapatkan suatu proses yang akurat. Bahkan cenderung diolor-olor," ia menekankan.

Bahkan penista-penista itu, masih menurut dia, dari beberapa partai bergiliran, bahkan saat ini mereka mencalonkan dirinya, ada yang menjadi Cagub, calon Wali Kota dan sebagainya. "Itulah yang kita sampaikan, keluhan umat kepada presiden dalam pertemuan kemarin di istana Bogor. 

Jadi, kita para Tim 11 tidak pernah berpikir untuk bicara calon mencalonkan dan tidak ada keterkaitan dengan Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Jadi kita fokus ke kriminalisasi, bahkan kami juga menyampaikan beberapa hal kepada presiden tentang kenapa ada satu proses yang tidak ada dasar, tidak memenuhi unsur hukum tapi dipaksa-paksakan," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)