Data-data Pangan Indonesia di Rezim Jokowi Sengkarut

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan dianggap tidak dapat membuat kebijakan lebih baik untuk bidang pangan. Hal ini misalkan saja disebabkan adanya saling tidak sinkronnya antara lembaga satu dengan lembaga lainnya kala menyajikan data.

“Silang sengkarut data pertanian antara satu lembaga dengan lembaga yang lain sebagai salah satu sebab kenapa Indonesia tak bisa menata kebijakan pangan dengan baik,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, Jum’at (27/4/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Di hari ulang tahun HKTI ke-45, Fadli ingin mengusulkan kebijakan amnesti data untuk memberesi silang sengkarut tersebut. “Selama ini publik disuguhi oleh klaim data yang tidak nyambung satu sama lain.”

Awal tahun kemarin, misalnya menurut Fadli Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyatakan kita perlu impor beras. “Ini kan tak nyambung datanya. Surplus, tapi kok impor? Lalu terjadilah impor.”

Atau, masih menurut dia, pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun, namun tahun ini anggaran bantuan sosial malah melonjak tajam hingga 33 persen. Bahkan, anggaran Kementerian Sosial dalam APBN 2018 meroket hingga hampir 300 persen jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. 

“Lho, katanya kemiskinan menurun, tapi anggaran bantuan sosial justru melonjak?! Itu semua terjadi karena persoalan data yang tidak koheren, tidak konsisten, dan bersifat kontradiktif satu sama lain.” (Robi/voa-islam.com)