JAKARTA (voa-islam.com)- Masih tentang dugaan kelalaian Mendagri sehingga mengakibatkan ada kasus ribuan KTP elektronik yang tercecer, dan ada lebih dari 805 ribuan e-KTP rusak yang ditemukan di gudang aset Kemendagri, Bogor, maka politisi PKS menyerukan agar segera melakukan investigasi menyeluruh. Menurutnya semua harus dibenahi.
“Setelah rame di media, baru tergerak untuk memusnahkan e-KTP dengan gunting secara manual. Sejak 2014 ke mana saja dan siapa yang mengawasi? E-KTP rusak dan valid, secara fisik sama dan tidak ada bedanya. Ini jelas Bisa disalahgunakan. Makin yakin #2019GantiPresiden,” katanya, belum lama ini, di akun Twitter pribadi miliknya.
Intinya, menurut dia: Data Kependudukan dan e-KTP mahal, harus diperlalukan dengan seksama penuh kehati-hatian. Dan bukan cuma soal mahal, tapi data kependudukan itu terkait keamanan negara dan warganya. “Yang dipertaruhkan adalah kedaulatan dan keamanan negara. #2019GantiPresiden.”
Di sisi lain ia menyinggung ada kasus impor beras, ekonomi sulit, TKA, pengangguran, utang membengkak, kasus blunder 200 dai, kasus gaji selangit, kasus eKTP dan masih terus panjang masalah-masalah lainnya, maka rakyat perlu bersiap 2019 Ganti Presiden.
“Negara dapat digugat karena terbukti banyak data-data warganya yang tercecer. Ini masalah serius dan besar. Karena melanggar UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Masalah semakin banyak #2019GantiPresiden.” (Robi/voa-islam.com)