Korupsi, Persekusi ke Umat Islam, dan Peran Negara

JAKARTA (voa-islam.com)- Tentang Pancasila, saat ini DPR sedang bahas KUHP yang memasukkan pasal korupsi. KPK menolak, karena diangga bisa menghambat pemberantasan korupsi.

“Menurut saya, lembaga yg saat ini menetapkan working ideology adalah @KPK_RI, salah satu institusi yang paling Pancasilais, namun akan ‘dibunuh’ via KUHP. Kami di PKS sejak awal menolak adanya pansus KPK, tidak boleh menghambat pemberantasan korupsi, justru saat ini KPK harus diperbanyak dan diperkuat, contoh working ideology seperti KPK,” kata Mardani Ali Sera, baru-baru ini, di akun Twitter pribadi miliknya.

Menurut dia, KPU saat ini sedang menerapkan working ideology Pancasila dengan menolak napi koruptor jadi caleg. “Kami dukung penuh karena ini penerapan Pancasila. Tapi anehnya, mohon maaf pemimpin negara protes @KPU_ID, sampai pimpinan KPU Arief Budiman minta izin menjadi lembaga mandiri. KPU menjalankan penerapan Pancasila.”

Dimulai pendidikan harus terapkan working ideology untuk mencari guru-guru yang sesuai dan terbaik. Ini penerapan ideology Pancasila. “

Bukan menerapkan ideologi yang memecah belah kita. BPIP silahkan jalan, bagi dia tidak masalah. Masalah ada pada kepemimpinan yang masih terus mempunyai isu hubungan Pusat-Provinsi -kota. Pemimpin tidak melihat masalah pada fundamentalnya.

“Mestinya presiden beresin, contohnya mengenai konsep ekonomi Pancasila, sampai saat ini koperasi tidak hidup, padahal disini ada penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam ketimpangan dan tenaga kerja.”

Ketika punya masalah pengangguran, harusnya gunakan tenaga kerja lokal, ini penerapan Pancasila bukan mendatangkan TKA. “Pembiaran geruduk persekusi dan merusak kantor media, pembiaran intimidasi kasus idul Fitri di Tolikara, kasus-kasus RMS, OPM. Dimana fungsi Negara ber Pancasila?” Problem berbangsa ini bukan ada di BPIP tapi dipengelolaan negara, problem ada dipemimpin negeri. “Karena itu jika selalu bermasalah terus maka #2019GantiPresiden.” (Robi/voa-islam.com)