Semua Tokoh Ini Kritik Pedas Dilantiknya Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar

JAKARTA (voa-islam.com)- Sebelum dilantiknya Komisaris Jenderal Polisi M. Iriawan menjadi Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat, banyak masyarakat atau tokoh figur yang mengkritisinya. Di antara yang mengkritisi itu ada politisi Demokrat, politisi Gerindra, politisi PKS, politisi PBB, ormas kepemudaan, pemuka agama Islam, dan pejabat PP Muhamamdiyah.

Semua masyarakat dengan latar itu nampaknya melihat bahwa pelantikan mantan Kapolda Mertro Jaya tersebut ada kejanggalan dan berpotensi membuat Pemilu di Jawa Barat tidak sportif. Berikut komentar-komentar pedas mereka, yang voa-islam.com ambil dari akun Twitter pribadi masing-masing, Senin (18/6/2018):

Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahean: Jumat 23 Februari 2018, 20:26 WIB

Menkopolhukam @wiranto1947 batalkan Polisi jadi PLT Gubernur. Kira-kira kenapa sekarang jadi lagi? 

Sudah tidak adakah konsistensi sikap rezim ini? Jika ini dalam rangka tujuan tertentu, maka demokrasi kita sungguh sedang terancam.

Mungkin ini yang dinamakan zaman kewolak walik. BERBOHONG itu TERPUJI, JUJUR itu DOSA.

Di Jatim, Jabar dan Sumut ada pergerakan yang cukup besar dari kelompok gugus tugas kawan-kawan yang operasinya senyap. Bahaya bagi Demokrasi jika kekuasaan tidak netral dan berpihak bahkan bekerja untuk memenangkan salah satu calon. 

Satya Nagara Indera Waspada.

Tiba di Jatim, diskusi dengan Kofifah dan Emil. Tercium tajam aroma pergerakan anak-anak tikus got dari kandang pejaten.

Pilkada untuk Demokrasi Bersih terancam tidak demokratik. Kami tidak akan diam!

Satya Negara Indera Waspada

#Jatim_Curang

Pak @tjahjo_kumolo dan pak @jokowi, apa susahnya menjadi bijak? Bijak itu mudah sekali untuk menjaga netralitas aparat negara dalam Pilkada. 

Apa susahnya memilih Pj Gubernur Jabar yang tidak menimbulkan kontroversi? 

Mengapa tidak memilih SIPIL dr Kemdagri? Mau curang, pak?

Membaca berita ini (skrinsut gambar). Pak Tjahjo mengakui mengusulkan Sekjen @Kemendagri_RI utk Pj Gub Jabar, tapi @jokowi memilih Iwan Bule. 

Jika pengakuan ini benar, maka Presiden telah melanggar UU secara terbuka dan layak dimintai pertanggungjawaban secara konstitusional. 

@DPR_RI #JanganDiam

Jika pengakuan pak Tjahjo ini benar bahwa @jokowi memilih Pj Gubernur di luar usulan Mendagri, maka hal tersebut adalah bentuk pelanggaran menabrak aturan. 

Pelanggaran ini sdh seharusnya di tindaklanjuti olh @DPR_RI, presiden bisa diberhentikan.

Dugaan saya, dipaksakannya Iwan Bule oleh @jokowi bahkan dengan potensi melanggar UU serta mengabaikan protes publik, adalah wujud dari besarnya kepentingan Jokowi pada pilkada Jabar. 

Apa kepentingannya? Mungkin @ridwankamil bisa jawab?

 

Politisi Gerindra, Fadli Zon: Dulu dinyatakan batal oleh Menkopolhukam, sekarang mau dilantik, ini jelas kebohongan publik. Pemerintah menipu rakyat. Pilkada Jabar ternoda.

Saya akan ikut dukung agar @DPR_RI gunakan hak angket pengangkatan PK Gub Jabar. Berpotensi melanggar UU dan telah menipu rakyat. @Gerindra

 

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak: Menkopolhukam, Kapolri sepakat dibatalkan pengangkatan Perwira polisi jadi Plt kepala daerah, sekarang tiba-tiba Mendagri kabarnya malah (mau) melantik. 

Akal sakit saja yang bilang model pemerintahan seperti ini benar. Siapa sesungguhnya yg memimpin negeri ini? Dan siapa yang bisa dipercaya? Pengangkatan Perwira polisi dibatalkan ketika muncul banyak protes. Sekarang. Tiba-tiba sudah mau dilantik dan kepolisian merasa tdk tahu menahu. 

Ini model pemerintahan macam apa, sih?Seenaknya menghina nalar publik. Menkopolhukam berkata A, Mendagri bertindak B, Presiden nanti ngomong dan bertindak A, B dan C. Iki opo, sih? Kita punya pemimpin negeri gak, sih?

 

Politisi PKS, Mardani Ali Sera: Penunjukkan ini menimbulkan syak wasangka peluang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar karena  ada kandidat yang sama institusi. Akan lebih arif dan bijak jika dipilih figur netral dan negarawan. Jabar itu magnitude politik nasional.

 

Pemuka Agama Islam, Haikal Hassan: Jabar adalah kunci

Jabar adalah miniatur

Jabar adalah barometer

Gak aneh jika semua mati-matian berjuang kendalikan Jabar sebagai gerbang meraih Indonesia. 

Tak ada kata lain, sepakat tuk menangkan no. 3 Asyik (Sudrajat-Syaikhu). Viralkan!

 

Pejabat PP Muhammadiyah, Mustafa Nahrawardaya: Kalau Jabar, anda tak perlu khawatir. Meski di sana dikenal salahsatunya sebagai sarang aliran-aliran sesat, namun dalam 10 tahun terakhir ada upaya dari Pemimpin Daerahnya untuk memperbaikinya. 

Dalam logika saya, Jabar tidak mungkin akan memilih pemimpin yang lebih buruk dari sblmnya.

Jangan suujon dulu. Sekalipun PJS Gubernur Jabar adalah anggota Polri. Saya gak yakin ada korelasinya dengan kalah menangnya salah satu calon. Kelihatan memang satu pertemanan, tapi kadang-kadang juga malah saling mengalahkan. Percayalah.

 

Politisi PBB, MS Ka’ban: Selamat pada Plt Gub Jabar yang dikenal dengan Iwan Bule. Ada beribu tafsir dengan penetapan ini pro-kontra pasti ada tapi yang pasti penetapan ini memastikan kemenangan pasangan no. 3 Asyik, Asyik, Asyik. Sadayana urang Jawa Barat ulah lupa sok dipilh no. tilu teh cageur bageur.

Over abuse of power Mendagri Tjahyo Kumolo ganti plt Gub Jabar secara tiba-tiba. Memaksakan kehendak dengan kekuasaan berbuah kekisruhan menjelang pilkada Jabar sangat tak elok dalam mendewasakan demokrasi.

Ayo fokus satukan barisan menangkan Asyik no. 3. Reformasi hapus dwi fungsi TNI-POLRI kujuk-kujukMendagri men-dwifungsikan POLRI, jelas ini langgar UU ucapan petinggi negara gak bisa jadi pedoman. Urus negara kok makin amatiran. Apa karena terlalu lama ber"puasa"?

(Robi/voa-islam.com)