Maung Institute: Penetapan PJ Gubernur Jawa Barat Tidak Fair

BANDUNG (voa-islam.com) - Sungguh suatu kejutan yang tak sehat dilakukan Pemerintah Pusat dengan menetapkan dan cepat melantik Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat karena baru saja ditetapkan Plh Gubernur yakni Sekda Iwa Karniwa. 

"Kontroversi politik yang tak sehat ditunjukkan ditengah proses Pilgub yang tinggal beberapa hari lagi," kata Ketua Maung Institute Rizal Fadilah seperti keterangan tertulisnya kepada voa-islam.com, Minggu (17/06).

"Masyarakat Unggul (Maung) Institute menilai Pemerintah Pusat hendak menciptakan iklim politik gaduh dan mengeruhkan situasi dalam kasus ini," lanjutnya.

Kemudian Rizal memaparkan tiga sikap Maung Institute sebagai eksponen masyarakat Jawa Barat atas penetapan ini

"Pertama, menolak penetapan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur karena ada pejabat Kepolisian yang sedang menjadi kontestan Pilgub Jawa Barat. Ini kebijajan yang tak etis dan tak fair," ujarnya,

"Kedua, menetapkan Pj Gubernur ditengah dekatnya pelaksanaan Pilgub dengan begitu saja menyingkirkan Plh yang baru saja ditetapkan adalah kebijakan otoroter, sewenang wenang, mengabaikan dan merendahkan nilai nilai budaya masyarakat Jawa Barat yang menjunjung nilai luhur kesundaan yang menghargai kesantunan," jelasnya.

Ketiga, lanjut aktivis tahun 80-an ini, asumsi buruk penetapan pejabat aparat keamanan untuk Pj Gubernur Jawa Barat adalah menganggap Jawa Barat menjadi daerah tak aman, suatu asumsi yang membahayakan secara psikopolitis.

"Pemerntah Pusat terkesan panik dan kelak bertanggung jawab atas keburukan situasi yang diciptakannya," ungkapnya.

"Demikian sikap kecewa dan menyayangkan kebijakan otoriter pemerintahan Jokowi yang merendahkan marwah masyarakat Jawa Barat," pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]