Tuntutan JR ke MK, Fahri: Warga Negara Tidak Boleh Dibohongi

JAKARTA (voa-islam.com)- Bagi sebagian kalangan, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, PT 20 persen adalah keanehan. Peraturan yang mestinya diimplementasikan di Pilpres lalu, tapi kemudian digunakan di Pilpres mendatang.

“Ada semacam  pekik protes yang datang dari jiwa yang tulus.

‘Wajarkah hasil sebuah pemilu legislatif tahun sebelumnya (2014) dipakai untuk membatasi jumlah capres pada pemilu berikutnya (2019)  tanpa memberitahukan pemilih pada saat mencoblos’. Prinsip ini tentu mendasar karena dikaitkan dengan kedaulatan rakyat,” kritik Fahri, Ahad (8/7/2018), di akun Twitter pribai miliknya.

Sehingga menurut Fahri yang punya suara akhirnya tak berdaya sebab elit telah bersekongkol untuk menyalahgunakan hasil pemilu 2014 lalu. “Menyalahgunakan suara mereka.

Berbeda halnya jika peraturan itu baru akan dipakai 2024 sehingga pada pemilu 2019 pemilih bisa bersiap-siap. Bahwa suara mereka tidak saja akan dipakai untuk memilih anggota @DPR_RI tapi juga sebagai tiket Pilpres tahun berikutnya. Itu fair.”

Maka, ia pun menghimbau agar besok, Senin, 9 Juli 2018 kelangsungan gugatan itu untuk dikawal dan diikuti dengan seksama. “Maka Hari SENIN 9 JULI 2018 besok mulai sidang JUdicial Review (JR)  meminta Presidential Threshold ditiadakan, teman-teman akan berkumpul jam 10 PAGI di Mahkamah Konstitusi, yang berminta dimohon hadir jam 9:30 WIB.”

Adapun para penggugat itu, antara lain ada Effendi Gazali, Reza Indragiri, Khoe Seng Seng, dan beberapa Ketua BEM. “Tuntutan: Warga Negara tidak boleh DIBOHONGI, karena pada Pemilu DPR 2014 tidak pernah diberi informasi (bahwa): kalau memilih anggota DPR sekaligus dihitung sebagai PT 2019.

Teman-teman, sekali lagi sungguh ini adalah perjuangan Non-partisan sebab semua kota berkepentingan agar hasil pemilu lalu tidak disalahgunakan. (Padahal KPU menghabiskan biaya lebih dari Rp. 6 T, termasuk biaya sosialisasi untuk Pemilu 2014).” (Robi/voa-islam.com)