Ini Tokoh-tokoh yang Dianggap Publik Antikorupsi

JAKARTA (voa-islam.com)- Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin di Bandung akhir pekan lalu, publik semakin berharap pemerintahan memperkuat komitmen anti korupsi. Menurut hasil sigi KedaiKOPI, korupsi berada di empat besar permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini.

Publik juga menginginkan cawapres yang memiliki integritas dan komitmen anti korupsi. Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, misalkan memaparkan bahwa korupsi masih menempati empat besar permasalahan utama di Indonesia menurut sigi KedaiKOPI, yang dilakukan pada 3-7 Juli 2018 terhadap 1148 responden di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar. 

Lebih lanjut, hasil sigi tersebut juga mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih (90,7 persen) tidak menyetujui jika eks napi tipikor untuk menyalonkan diri sebagai anggota legislatif.  Warga juga masih menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen anti korupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat anti korupsi (90,2 persen).

Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan serangkaian FGD pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendapatkan gambaran keinginan publik setelah pemberitaan OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK.

"Terdapat beberapa nama tokoh nasional yang muncul di FGD karena dipersepsi memiliki integritas dan komitmen anti korupsi. Antara lain Abraham Samad, Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, TGB Zainul Majdi, dan Anies Baswedan,” demikian kata Kunto dalam "Ngopi Bareng dari Sebrang Istana" dengan topik "Benarkah Indonesia Surga Bagi Koruptor?" Kamis, 26 Juli 2018 di kawasan Cikini, Jakarta.

Dari hasil FGD tersebut juga terungkap bahwa publik menganggap hukuman penjara seumur hidup (21 persen) adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor yang disusul dengan hukuman yang seberat-beratnya (17 persen), penjara (15 persen), hukuman mati (14 persen), dan dimiskinkan (13 persen). “Bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor,” sambung Kunto.

Hanya 45 persen peserta FGD menganggap pemerintahan Joko Widodo lebih baik dalam menangani korupsi jika dibanding pemerintahan sebelumnya. Sementara 17 persen menganggap lebih buruk dan 38 persen memandang bahwa penanganan korupsi di rezim ini dan yang lalu sama saja. "Mayoritas peserta FGD menyatakan pemerintahan ini tidak lebih baik dari pemerintahan yang lalu dalam penanganan korupsi, hal ini merupakan lampu kuning bagi Pak Jokowi. 

Perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)