BPS Dikontrol Pemerintah? Ini Respon Ekonom

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada dugaan Badan Pusat Statistik (BPS) diintervensi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Bila hal ini demikian benar adanya, maka menurut ekonom Faisal Basri setiap analisa yang ada tentunya diragukan kredibelitasnya.

“Ini tuduhan sangat serius, karena menurut Undang-undang, BPS adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Hancur semua analisis jika data yang menjadi acuan tidak kredibel,” ekonom Faisal Basri merespon, ketika mengomentari judul di salah satu berita di media: “Sandiaga: Pemerintah Telah Mengontrol Data BPSkompas.id/baca/utama/201… via @hariankompas,” Kamis (30/8/2018), via akun Twitter pribadi miliknya.

Pemerintah, lanjut Faisal, bisa saja mengontrol inflasi dengan pengendalian harga (misalnya tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM bersubsidi, serta menetapkan harga patokan untuk komoditas strategis), tetapi tidak dengan mengintervensi atau mendikte BPS.

Pemerintah bisa menggelontorkan beras untuk keluarga miskin lebih dari satu kali ketika survei jumlah penduduk miskin dilakukan (survei dua kali setahun sudah terjadwal), agar jumlah penduduk miskin turun, tetapi bukan dengan mendikte BPS dalam menentukan garis kemiskinan.”

Bagi pimpinan dan seluruh jajaran BPS, independensinya adalah HARGA MATI. “Kalau ada tuduhan pemerintah mengendalikan BPS, hendaknya dibuktikan segera. Jika tak bisa membuktikan, segera minta maaf secara terbuka.” Kredibilitas negara menurut dia tentunya dipertaruhkan atas hal ini. 

“Tentu saja ada kelemahan BPS. Jika secara metodologis dirasakan lemah, ayo kita sampaikan saran perbaikan.” (Robi/voa-islam.com)